27.6 C
Denpasar
Saturday, February 4, 2023

UU KUHP Jangan Dibaca Setengah, Tidak Ada Pembatalan Penerbangan

DENPASAR, BALI EXPRESS – RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Selasa (6/12). Pengesahan ini diwarnai pro dan kontra dari masyarakat. Belakangan, sejumlah media menyorot beberapa pasal yang termuat dalam UU KUHP tersebut. Diantaranya UU KUHP Pasal 415 tentang perzinahan dan UU KUHP Pasal 416 tentang hidup bersama sebagai suami-istri diluar perkawinan/kohabitasi (kumpul kebo).

Bahkan diberitakan media luar, The Betoota Advocate, ribuan penerbangan Perth ke Bali telah dibatalkan imbas diterapkannya undang-undang baru tersebut.

Dikonfirmasi hal ini, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menepis hal tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Gus Agung ini, begitu ia mendengarkan kabar terkait ribuan pembatalan penerbangan Perth ke Bali, ia langsung menghubungi salah satu airlines terbesar Australia, Jet Star.

Dikatakannya, tidak ada pembatalan seperti yang santer diberitakan. “Saya baru saja hubungi airlines terbesar untuk wisatawan Australia. Tidak ada pembatalan. So far okay saja, jalan saja,” katanya, Rabu (7/12).

Pihaknya selaku pelaku pariwisata mengaku tidak khawatir diterapkannya UU KUHP tersebut. Pasalnya, adanya UU KUHP ini justru mempertegas UU yang telah ada sebelumnya. “KUHP yang lama bedanya semua orang bisa melaporkan, bendesa, kepala lingkungan, kelian banjar, sekarang kan pasangan, atau keluarga, anak-istri gitu yang bisa. Sekarang justru, selama tidak dipenuhi itu, ya tidak usah takut,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Gus Agung mengatakan, agar tidak perlu reaktif. Sebab kondisi ini bisa saja dijadikan momen yang tepat untuk kompetitor Bali merebut pasar pariwisata. “Justru ini akan memenangkan kompetitor kita. Bali kan ada kompetitorlah, wilayah lain, jadi ada pihak-pihak lain yang diuntungkan dalam hal ini, kompetitor pariwisata Bali di luar. Kita nggak usah reaktif makanya,” tegasnya.

Senada, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), I Nyoman Nuarta menegaskan, adanya UU KUHP justru memberi kepastian hukum kepada setiap orang dibandingkan UU KUHP yang telah dicabut.

Dirinya yang juga sebagai pengacara mengungkapkan, ada sebagian media serta orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang asal mencomot pasal-pasal tersebut tidak secara utuh, sehingga di sini ada informasi yang misleading. Sebab ia menyampaikan, jika UU KUHP Pasal 415 dan Pasal 416 itu dibaca secara utuh, akan memberi kejelasan hukum.

“Kalau dibaca setengah-setengah, seakan-akan wisatawan itu baru masuk kamar saja sudah melakukan tindakan perzinahan. Kemarin saya sampaikan, kalau orang asing datang ke Bali, saya rasa itu sangat tidak mungkin dilaporkan oleh pihak suami atau istrinya ketika melakukan perselingkuhan. Kalau dia melaporkannya sesuai hukum Indonesia, itu biayanya tentu besar dan prosesnya panjang,” paparnya.

Ia menduga, hal ini merupakan ruang yang diambil kompetitor untuk mereduksi atau memberikan image negatif ketika datang ke Indonesia atau Bali dan melakukan check in saja, bisa dipidana. “Jadi saya rasa, tidak ada kekhawatiran untuk datang ke Bali. Itu hanya karena banyak sekali orang-orang yang membaca undang-undangnya tidak utuh,” katanya.

 






Reporter: Rika Riyanti

DENPASAR, BALI EXPRESS – RUU KUHP telah disahkan menjadi Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Selasa (6/12). Pengesahan ini diwarnai pro dan kontra dari masyarakat. Belakangan, sejumlah media menyorot beberapa pasal yang termuat dalam UU KUHP tersebut. Diantaranya UU KUHP Pasal 415 tentang perzinahan dan UU KUHP Pasal 416 tentang hidup bersama sebagai suami-istri diluar perkawinan/kohabitasi (kumpul kebo).

Bahkan diberitakan media luar, The Betoota Advocate, ribuan penerbangan Perth ke Bali telah dibatalkan imbas diterapkannya undang-undang baru tersebut.

Dikonfirmasi hal ini, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menepis hal tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Gus Agung ini, begitu ia mendengarkan kabar terkait ribuan pembatalan penerbangan Perth ke Bali, ia langsung menghubungi salah satu airlines terbesar Australia, Jet Star.

Dikatakannya, tidak ada pembatalan seperti yang santer diberitakan. “Saya baru saja hubungi airlines terbesar untuk wisatawan Australia. Tidak ada pembatalan. So far okay saja, jalan saja,” katanya, Rabu (7/12).

Pihaknya selaku pelaku pariwisata mengaku tidak khawatir diterapkannya UU KUHP tersebut. Pasalnya, adanya UU KUHP ini justru mempertegas UU yang telah ada sebelumnya. “KUHP yang lama bedanya semua orang bisa melaporkan, bendesa, kepala lingkungan, kelian banjar, sekarang kan pasangan, atau keluarga, anak-istri gitu yang bisa. Sekarang justru, selama tidak dipenuhi itu, ya tidak usah takut,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Gus Agung mengatakan, agar tidak perlu reaktif. Sebab kondisi ini bisa saja dijadikan momen yang tepat untuk kompetitor Bali merebut pasar pariwisata. “Justru ini akan memenangkan kompetitor kita. Bali kan ada kompetitorlah, wilayah lain, jadi ada pihak-pihak lain yang diuntungkan dalam hal ini, kompetitor pariwisata Bali di luar. Kita nggak usah reaktif makanya,” tegasnya.

Senada, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), I Nyoman Nuarta menegaskan, adanya UU KUHP justru memberi kepastian hukum kepada setiap orang dibandingkan UU KUHP yang telah dicabut.

Dirinya yang juga sebagai pengacara mengungkapkan, ada sebagian media serta orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang asal mencomot pasal-pasal tersebut tidak secara utuh, sehingga di sini ada informasi yang misleading. Sebab ia menyampaikan, jika UU KUHP Pasal 415 dan Pasal 416 itu dibaca secara utuh, akan memberi kejelasan hukum.

“Kalau dibaca setengah-setengah, seakan-akan wisatawan itu baru masuk kamar saja sudah melakukan tindakan perzinahan. Kemarin saya sampaikan, kalau orang asing datang ke Bali, saya rasa itu sangat tidak mungkin dilaporkan oleh pihak suami atau istrinya ketika melakukan perselingkuhan. Kalau dia melaporkannya sesuai hukum Indonesia, itu biayanya tentu besar dan prosesnya panjang,” paparnya.

Ia menduga, hal ini merupakan ruang yang diambil kompetitor untuk mereduksi atau memberikan image negatif ketika datang ke Indonesia atau Bali dan melakukan check in saja, bisa dipidana. “Jadi saya rasa, tidak ada kekhawatiran untuk datang ke Bali. Itu hanya karena banyak sekali orang-orang yang membaca undang-undangnya tidak utuh,” katanya.

 






Reporter: Rika Riyanti

Most Read

Artikel Terbaru