26.5 C
Denpasar
Tuesday, February 7, 2023

Pasca Pengesahan UU KUHP, Dispar Sebut Bali Aman Dikunjungi

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pasca ditetapkannya Undang-Undang Kitsb Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pasal 415 dan 416, banyak informasi beredar mengenai dampaknya bagi pariwisata Bali. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menegaskan, Bali aman untuk dikunjungi wisatawan asing.

Dipaparkan olehnya, dalam UU KUHP pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sementara pada Pasal 415 KUHP berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami atau istrinya dipidana karena perizinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori II.

“Berkaitan dengan adanya pemberitaan di beberapa media asing yang menyatakan wisatawan yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke Bali bisa terancam penjara. Akibat ditetapkannya UU KUHP, khususnya pasal 415 dan 416 tentang perzinahan dan kohabitasi, maka dengan ini saya sampaikan beberapa hal,” papar Tjok Pemayun, Kamis (8/12).

Pertama, pihaknya memaparkan seluruh wisatawan yang sudah ada di Bali dan calon wisatawan yang ingin berwisata ke Bali, tidak perlu merasa khawatir, karena semua wisatawan akan tetap diperlakukan seperti biasa. “Tidak akan ada sweeping atau tindakan hukum terhadap wisatawan, akibat penetapan undang-undang tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, seluruh wisatawan akan tetap aman dan nyaman saat menikmati liburannya di Bali. Seluruh hotel di Bali menggaransi kerahasiaan data wisatawan yang menginap, dan hotel di Bali tidak pernah mempersoalkan, dan menanyakan status hubungan, jika ada wisatawan yang berpasangan menginap.

“Pasal 415 dan 416 KUHP yang baru disahkan, mengandung delik aduan. Jadi tindakan pidana hanya berlaku, jika ada pihak yang melaporkan, dan itupun tidak boleh dilakukan sembarang orang,” imbuhnya.

Ditambahkannya, laporan hanya boleh dilakukan suami atau istri bagi yang sudah berstatus menikah sah atau oleh orang tua maupun bagi yang masih bujang. “Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan, agar seluruh wisatawan dan calon wisatawan yang mau berlibur ke Bali tidak perlu merasa takut. Karena Bali masih aman, Bali masih nyaman,” pungkasnya. (ade)

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Pasca ditetapkannya Undang-Undang Kitsb Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pasal 415 dan 416, banyak informasi beredar mengenai dampaknya bagi pariwisata Bali. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menegaskan, Bali aman untuk dikunjungi wisatawan asing.

Dipaparkan olehnya, dalam UU KUHP pasal kohabitasi diatur dalam Pasal 416 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori II.

Sementara pada Pasal 415 KUHP berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami atau istrinya dipidana karena perizinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori II.

“Berkaitan dengan adanya pemberitaan di beberapa media asing yang menyatakan wisatawan yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke Bali bisa terancam penjara. Akibat ditetapkannya UU KUHP, khususnya pasal 415 dan 416 tentang perzinahan dan kohabitasi, maka dengan ini saya sampaikan beberapa hal,” papar Tjok Pemayun, Kamis (8/12).

Pertama, pihaknya memaparkan seluruh wisatawan yang sudah ada di Bali dan calon wisatawan yang ingin berwisata ke Bali, tidak perlu merasa khawatir, karena semua wisatawan akan tetap diperlakukan seperti biasa. “Tidak akan ada sweeping atau tindakan hukum terhadap wisatawan, akibat penetapan undang-undang tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, seluruh wisatawan akan tetap aman dan nyaman saat menikmati liburannya di Bali. Seluruh hotel di Bali menggaransi kerahasiaan data wisatawan yang menginap, dan hotel di Bali tidak pernah mempersoalkan, dan menanyakan status hubungan, jika ada wisatawan yang berpasangan menginap.

“Pasal 415 dan 416 KUHP yang baru disahkan, mengandung delik aduan. Jadi tindakan pidana hanya berlaku, jika ada pihak yang melaporkan, dan itupun tidak boleh dilakukan sembarang orang,” imbuhnya.

Ditambahkannya, laporan hanya boleh dilakukan suami atau istri bagi yang sudah berstatus menikah sah atau oleh orang tua maupun bagi yang masih bujang. “Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan, agar seluruh wisatawan dan calon wisatawan yang mau berlibur ke Bali tidak perlu merasa takut. Karena Bali masih aman, Bali masih nyaman,” pungkasnya. (ade)

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru