MANGUPURA, BALI EXPRESS - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Pemkab Badung terkait pariwisata, Rabu 27 September 2023.
Rombongan dari DPR RI ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Lingkup Kerja Bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah.
Dalam kunjungan kerja ini, ia mengajak tujuh anggotanya antara lain Andreas Hugo Pareira, Elnino M Husein Mohi, Hj. Tina Nur Alam, Hj. Lisda Hendrajoni, H. Bisri Romly, H. Mustafa Kamal dan Fahmi Alaydroes.
Pada pertemuan tersebut Suiasa menyampaikan informasi dan usulan bersifat teknis dan praktis yang perlu direvisi terkait dengan kendala-kendala yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.
Hal itu meliputi mitigasi, tenaga kerja asing dan traffic jam. “Hal prinsip yang dipandang penting dari sisi SOP tentang mitigasi krisis pariwisata itu sendiri, hal ini sudah menjadi pengalaman kita waktu terjadinya erupsi Gunung Agung,” kata Suiasa.
“Banyak wisatawan yang tidak bisa balik kembali ke negara asalnya dan ini menjadi tidak jelas terhadap siapa, melakukan apa,” tambahnya.
Suiasa juga menyampaikan pandemi Covid-19 juga menjadi pembelajaran terkait pentingnya mitigasi sektor pariwisata.
Kemudian kaitannya dengan permasalahan tenaga kerja asing yang tidak bisa ditangani oleh Pemkab Badung. Terlebih hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Ini penting juga dalam UU Kepariwisataan dipertegas ada sinkronisasi lintas instansi atau lintas kelembagaan di pemerintahan. Sehingga penyelesaian-penyelesaian masalah menjadi bagian hal yang prinsip dari semua lintas,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta agar Komisi X DPR RI dapat menginisiasi pemerintah pusat bersama-sama untuk membantu menangani masalah traffic jam di Badung.
“Rencana kita akan membuat arus transportasi bawah tanah dan tentu kita sangat tergantung dengan pemerintah pusat bisa diinisiasi baik dari segi anggaran dan juga dari segi kebijakan sehingga bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam waktu yang cepat,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan, menjadikan Badung sebagai tujuan pertama dari kunjungan kerja, selanjutnya Denpasar dan Klungkung terkait dengan perlunya revisi UU Pariwisata.
Sebab pasca-Covid-19 sektor pariwisata merupakan yang paling jatuh dan yang paling bangkit belakangan.
Di sisi lain adanya pergeseran culture product melakukan wisata dan ada hal-hal baru yang tidak disiapkan sebelumnya.
Maka Kabupaten Badung menjadi pilihan kunjungan kerja karena satu-satunya sumber PAD 90 persen dari pariwisata serta memiliki soko guru pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
“Kalau kita perhatikan dan berbicara masalah pariwisata mau tidak mau kita harus berkaca ke Bali, karena Bali sudah hampir 40 tahun lebih fokus dalam sektor pariwisata. Pemerintah saat ini sedang mendorong Kadin sebagai destinasi sumber prioritas, dalam pelaksanaanya destinasi sumber prioritas berjalan tidak terlalu kencang, karena banyak hal-hal yang belum bisa kita sesuaikan,” terangnya.
Pihaknya juga menyebutkan, Bali sudah terintegrasi antara destinasi pariwisatanya, sumber daya manusianya, kebudayaannya dan lingkungannya.
Hal ini juga yang menyebabkan indonesia masuk dalam nomor satu top daerah terindah di dunia.
“Inilah yang kita lihat ada unsur yang lain bagaimana memasarkan dan mempromosikan kepada negara-negara lain. Bali memiliki sesuatu keunikan, semuanya siap sedia melakukan perubahan dalam sektor pariwisatanya, kami disini sebenarnya ingin belajar dan ingin mendalami apa yang dilakukan Pemkab Badung sehingga memiliki kekuatannya masing masing," kata Dede Yusuf.
"Keinginan kami ingin mengangkat Kementerian Pariwisata menjadi bagian dari pada Kementerian Urusan Wajib bukan lagi Kementerian Urusan Pilihan, bagaimana kita mendorong anggaran Kementerian Pariwisata yang bisa memberikan kontribusi lebih besar kedua atau ketiga bagi negara,” imbuhnya. (*)
Editor : I Made Mertawan