DENPASAR, BALI EXPRESS - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali memberikan respons terkait proyek pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang masih tertunda hingga saat ini.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan tindak lanjut dan berkomunikasi dengan Direktur Jalan Bebas Hambatan (DJBM) Kementerian PUPR terkait perkembangan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi.
Nusakti menyampaikan bahwa dirinya telah menanyakan mengenai status progres pembangunan jalan tol tersebut saat ini.
“Kami ingin menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, sedang menanti persetujuan formal dari Kemenko Perekonomian terkait penggunaan dana LMAN untuk proses pembebasan lahan,” ujarnya pada Kamis (18/1).
Nusakti menambahkan bahwa Kementerian Perekonomian juga telah mengkaji permohonan tersebut dan akan segera memberikan jawaban setelah melaporkan kepada Presiden.
Pihak Dinas PUPR berharap agar surat persetujuan segera diterbitkan, mengingat keberlanjutan proyek ini mulai menjadi pertanyaan.
“Kami berharap surat persetujuan segera dikeluarkan, sehingga proses pembebasan lahan dapat segera dilaksanakan,” harapnya.
Mengenai tenggat waktu penerbitan surat persetujuan, Nusakti tidak memberikan batas waktu pasti. Ia hanya meminta semua pihak untuk berdoa agar proyek ini dapat berlanjut.
“Mohon doa agar segala sesuatu dapat segera terwujud,” tutupnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait kelangsungan proyek Tol Gilimanuk- Mengwi.
Pasalnya, tol ini merupakan proyek nasional.
“Aspirasi telah disampaikan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Kadis PU untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena ini adalah proyek nasional.,” katanya
“Sebelumnya, telah diadakan pertemuan di Wisma Bima antara Kementerian PUPR dan kepala desa dengan penjelasan yang diberikan,” kata Dewa Indra pada Senin (16/1).
Mengenai kapan tol seharusnya dibangun, Dewa Indra menegaskan bahwa itu adalah keputusan dari Kementerian PUPR.
“Kami telah menugaskan Kadis PUPR untuk berkoordinasi lagi. Karena ini adalah proyek pusat, kami tidak dapat menentukan kapan,” jelasnya. (*)
Editor : I Putu Suyatra