KLUNGKUNG, BALI EXPRESS - Puluhan pedagang di Pasar Semarapura kembali ‘menduduki’ Kantor DPRD Klungkung, Senin (19/2). Tujuannya masih sama yakni menyampaikan keluhan perihal tarif baru untuk kios dan los pasar di Klungkung serta ketidakadilan mengenai fasilitas yang didapatkan.
Sebelumnya, para pedagang Pasar Semarapura juga sudah sempat mendatangi kantor DPRD Klungkung untuk menyampaikan keluhan tersebut pada Senin (12/2). Namun kini para pedagang kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak.
Pantauan di lapangan, puluhan pedagang tersebut diterima langsung Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom. Dimana pedagang yang datang merupakan pedagang yang berjualan di Blok A, C, D dan F.
Salah seorang pedagang di Blok C, Haji Agus mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya membayar retribusi untuk sewa kios sebesar Rp5.000 per hari, namun setelah besaran retribusi dihitung per meter, ia menjadi bayar Rp19.000 per hari.
Sayangnya, besaran retribusi yang sama diterapkan di semua blok. Termasuk di Blok B dan Blok E yang baru direnovasi dengan fasilitas lengkap seperti AC, listrik, hingga petugas kebersihan. Sementara untuk Blok C dan D, belum ada rehab sehingga kondisinya jauh jika dibandingkan dengan pasar Blok B dan Blok E dan pembeli pun enggan datang.
“Di Blok B dan E yang baru itu kan bangunannya sudah mewah, ada AC, toilet gratis, listrik gratis, ada cleaning servisnya. Sedangkan di tempat kami bayarnya sama, tapi fasilitas itu tidak ada, kan tidak adil,” keluhnya.
Pedagang lainnya, yang menempati los di Blok A juga mengeluhkan kondisi pasar yang gerah. Sehingga pengunjung kurang nyaman saat berbelanja. Selain itu di setiap kios dilengkapi kilometer listrik, sehingga pedagang dibebankan membayar listrik secara mandiri. Sementara untuk penghuni los tidak lagi bayar listrik.
Atas kondisi tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, saat itu juga memutuskan untuk langsung turun ke pasar Semarapura agar bisa melihat kondisi kios dan los para pedagang lebih dekat. Ia juga sempat mengobrol dengan beberapa pedagang.
Kemudian pihaknya juga akan segera melakukan rapat dengan pihak eksekutif Selasa (20/2) untuk membahas masalah tersebut. Sebab menurutnya harus ada pembeda dari besaran retribusi, karena adanya fasilitas yang jauh berbeda. Sehingga Perda terkait retribusi tersebut harus ditinjau kembali.
"Beban pedagang sama, bayar retribusi Rp1.000 per meter2. Tapi fasilitas berbeda, di Blok B dapat AC, listrik tidak bayar. Sementara di Blok C dan D dan ternyata Blok A dan F juga, tidak ada AC, listrik mereka bayar, belum lagi mereka rentan kebanjiran. Ini yang harus kita tinjau kembali," tegas politisi yang akrab disapa Gung Anom tersebut. (*)