DENPASAR, BALI EXPRESS - Beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali 2023 pada LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah Provinsi Bali 2023 mengalami defisit sampai Rp 1,9 triliun.
Namun, perbedaan pendapat disampaikan DPRD Provinsi Bali.
Dewan saat penyampaian rekomendasi LKPJ pada sidang paripurna Senin (22/4) disampaikan oleh Gede Kusuma Putra selaku Kordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2023 yang justru menyatakan APBD 2023 itu surplus.
Kusuma Putra menyebutkan ada surplus sebesar Rp 162 miliar lebih dan silpa tahun Rp 166 miliar serta ada silpa terikat Rp 102 miliar.
Menurutnya, defisit itu hanya potensi tetapi faktanya tidak.
“Jujur saya sampaikan APBD 2023 potensi defisit atau kekurangan bayar Rp 1,9 trilun memang. Itu baru potensi tidak fakta. Fakta yang saya sebutkan APBD surplus. APBD punya silpa. Bayangkan TAPD diam kami diam di sini Pemerintah Provinsi Bali itu bisa terjadi. Tapi kan kami semua punya akal budi dan berbudaya tidak mungkin itu kita biarkan. Karena itulah kami berkali kali menyampaikan,” jelasnya.
Ditengah-tengah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan sambutannya, sempat diwarnai instrupsi oleh Ketua Komisi I DPRD Bali yang juga masuk dalam anggota Badan Anggaran (Banggar), I Nyoman Budiutama. Ia menyela, dan meminta kepastian soal kondisi APBD 2023.
"Tanggapan terkait kami perlu meminta jelaskan. Begini Pak, apa yang kami sampaikan soal dua lembaga dan rekomendasi. Ini penting kami sampaikan karena ada perbedaan persepsi. Tadi sudah didengar. Kami selaku badan anggaran dan eksekutif tetap diatakan defisit. Apa yang benar, defisit atau surplus. Supaya tidak ada permasalahan persepsi. Jangan sampai dua lembaga ini legislatif dan eksekutif terkait APBD 2023 perbedaan persepsi, surplus atau defisit, Pak? Ini harus ada persamaan,” tanya dia.
Menanggapi instrupsi tersebut, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama sempat hendak menolak, namun akhirnya meminta Pj Gubernur Bali melanjutkan sambutannya.
Kemudian, Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2023 Gede Kusuma Putra dipersilakan memberikan penjelasan oleh Adi Wiryatama.
Menurut Gede Kusuma, defisit hanya istilah yang menunjukkan keadaan. Ia meminta jangan menganggap defisit itu jelek. Menurutnya yang sudah hampir 20 tahun menjadi dewan APBD selalu didesain defisit. Tetapi faktanya selalu surplus.
“Kenapa itu? Panjang penjelasannya. Nah, kembali APBD 2023 fakta seperti itu. Jadi bedakan bahasa defisit barangkali yang dibuat pers atau wartawan atau di medsos. Kalau saya tadi bilang potensi defisit ada kalau TAPD Pak Sekda jajarannya diem ya benar (defisit)," paparnya.
Dikatakan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan Rp 7.2 triliun lebih terealisasi sebesar 93,39 persen atau Rp 6.7 triliun. Selanjutnya anggaran belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 7.9 triliun terealisasi sebesar 83,29 persen atau Rp 6.6 triliun. Atas dasar point terdapat surplus sebesar Rp 162 miliar lebih. Pembiayaan daerah bersih Rp 4,5 miliar lebih.
“Jadi silpa itu masih unaudited. Kami tunggu hasil BPK. Mungkin Mei atau Juni keluar. Kita punya silpa gitu lho. Ini jadi kita biar paham semua. Potensi ada dan harus ada upaya diselesaikan. Ingat semua pendapatan dan belanja itu dasar asumsi,” tuturnya.
Adi Wiryatama sendiri mendukung pernyataan Kusuma Putra dengan mengatakan APBD tidak pernah tutup buku. Ia menyatakan itu asumsi belum bisa dipegang.
"Kedua orang ini benar. Satu asumsi. Orang asumsi harapan sugih nu ada, keto. Tapi konden (harapan jadi kaya ada tapi belum," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan tentang manajemen kas dan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
"Pada penyusunan APBD 2023, idealnya belanja dirancang sesuai dengan pendapatan. Namun, dalam realitasnya, ada beberapa sumber pendapatan yang tidak tercapai atau di bawah target, yang berdampak pada belanja," ungkap Dewa Made Indra.
Ditambahkannya, kondisi ini memicu koordinasi antara Tim Harmonisasi Pendapatan Daerah (THPD) dan Badan Anggaran (Banggar) untuk mencari solusi. Salah satunya adalah dengan efisiensi belanja, seperti mengurangi yang tidak penting atau menunda pengeluaran.
Lebih lanjut, Dewa Made Indra menjelaskan upaya peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan sumber-sumber lain, seperti pajak kendaraan bermotor.
"Meskipun ada belanja yang tidak terpenuhi tahun ini, kita menggesernya menjadi kewajiban tahun 2024 dengan persetujuan DPRD, sehingga aktivitas tahun depan dapat menangani kewajiban tahun sebelumnya," tambahnya.
Menanggapi isu audited, Dewa Made Indra menjelaskan bahwa angka tersebut masih merupakan perkiraan kasar, dan angka yang pasti akan diketahui setelah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kesimpulannya, Dewa Made Indra menyatakan bahwa manajemen APBD mengikuti siklus di mana kelebihan belanja dialokasikan ke APBD berikutnya, sementara kekurangan menjadi kewajiban tahun berikutnya. ***
Editor : I Putu Suyatra