BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Provinsi Bali menguasai laut dari jarak 0-12 mil. Namun sayangnya, tidak memperoleh hasil.
Hal ini lantaran perizinan dan pemasukan dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Sementara, Pemerintah Provinsi Bali sendiri hanya mendapat tanggung jawab penjagaan laut.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana.
Baca Juga: Permasalahan Sampah Makin Serius, DKLH Provinsi Bali Dorong Pemilahan Sampah
“Pantai sampai 12 mil provinsi, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di pusat. Tapi tolong bagi hasil, jeleknya provinsi yang menanggung, hasil menikmati pusat," keluh Sumardiana kepada Deputi Pengkajian Strategik Lemahanas RI, Reni Masyerni pada FGD Kajian Jangka Panjang Tahun 2024 "Pemetaan Potensi Laut Indonesia sebagai Penyerap Karbon untuk Pencapaian Target NZE" di Kantor Bappeda Bali, Rabu (12/6).
Sumardiana berharap, hal ini bisa menjadi perhatian. Pasalnya, berdasarkan pemaparan kondisi fiskal Bali yang terbatas total APBD rata-rata Rp 7 triliun, yang didapatkan dari transfer pusat dan PAD sekitar Rp 3,5 dan Rp 4 triliun.
Sedangkan 40 persen untuk belanja pegawai, 25 persen pendidikan dan kesehatan sekitar 12 persen.
Baca Juga: Kurangi Kemacetan, Arus Lalin Jalan Benesari Kuta Akhirnya Dirubah
"Memang mobilitas pariwisata tapi tidak ada dana bagi hasil. Bali hanya jadi hiruk pikuk. PHR (Pajak Hotel dan Restoran) masuk kabupaten," ucapnya.
Sementara, dalam pemanfaatan laut untuk sumber pendapatan dengan memungut retribusi aktivitas selam baru berjalan satu semester.
Di lain sisi potensi yang ada seperti terumbu karang, padang lamun dan rumput laut yang ada di laut Bali akan dikaji secara optimal.
Potensi karbon biru di Bali ini, emisi karbon yang diserap dan disimpan oleh tiga ekosistem di Bali, pesisir dan laut, ekosistem di Mangrove, Padang Lamun dan Rawa Payau.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas, Reni Masyerni berharap Bali berkontribusi mencapai net zero emission.
Mengingat, jenis mangrove yang ada di Bali ada 20 jenis dari 50 jenis yang ada di Indonesia.
"Kemudian tentu saja tidak bicara mangrove, juga padang lamun belum disentuh dan koral kalau di laut 50 persen penyumbang luar biasa. Untuk bisa ditangani dengan baik," katanya.
Tantangan di luar Bali dijabarkan sebagai masalah sampah dan dampak dari kapal yang mengakibatkan berkurangnya rumput laut.
Pertumbuhan rumput laut menjadi tidak bagus karena tidak mendapat oksigen yang cukup. Salah satu contohnya adalah di kawasan Nusa Penida, di mana rumput laut mulai berkurang.
Reni berharap dengan pengkajian laut Bali, potensi laut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menyerap emisi, melindungi wilayah pesisir dari bencana ekstrem, dan menyejahterakan masyarakat pesisir.(ika)
Editor : Wiwin Meliana