BALIEXPRESS.ID-Sulitnya mencari sekolah negeri dalam sistem Pendafataran Penerimaan Peserta Didik Baru menimbulkan kisruh di masyarakat.
Bahkan masyarakat banyak mengeluhkan PPDB jalur zonasi dan dugaan adanya pungli.
Baca Juga: Soroti Kisruh PPDB di Bali; AWK Tak Ingin Penerimaan Siswa Baru Jadi Ladang Korupsi
Terkait hal tersebut, Senator Terpilih Arya Wedakarna meminta agar pengelola sekolah swasa dan Yayasan sekolah swasta agar menampung calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri atau sekolah favorit.
Pihaknya juga menegaskan agar sekolah swasta tidak memanfaatkan situasional dari membludaknya calon peserta didik dari jenjang SD, SMP maupun SMA.
Pihak sekolah swasta diminta untuk tidak menaikkan uang pendaftaran yang tidak terlalu tinggi.
Baca Juga: Generasi Muda Aceh Diberdayakan BIN melalui Program AMANAH
“Saya meminta kepada sekolah swasta untuk tetap humble dan baik hati membantu masyarakat kita,”ujar AWK dalam sebuah video yang diunggah melalui akun media sosial Instagram dikutip pada Rabu (10/07/2024).
Lebih lanjut, pihaknya meminta agar sekolah swasta membuat kebijakan membuka kesempatan dengan uang pendafataran yang tidak memberatkan.
Bahkan pihaknya menyarankan agar pihak swasta memberikan kebijakan mencicil biaya sekolah selama kegiatan Pendidikan itu berlangsung.
Baca Juga: Mengapresiasi Pendekatan Deradikalisasi Pemerintah: Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI
“Kita tahu bahwa biaya sekolah di swasta citranya cukup tinggi, banyak masyarakat Bali kurang mampu,” jelasnya.
Lebih lanjut, AWK menegaskan bahwa setiap sekolah baik negeri atau pun swasta sama-sama menerima dana BOS dari APBN pemerintah pusat.
Sehingga tidak ada alasan untuk sekolah negeri atau swasta mempersulit orang tua maupun siswa.
“Kami meminta pakailah dana bos itu untuk memperingan siswa-siswa yang masuk di sekolah swasta tersebut,” jelasnya.
Baca Juga: Gotong Royong Mencegah Provokasi SARA Menjelang Pilkada 2024
Sementara dalam keterangan video, AWK berpesan agar sekolah negeri jangan cari masalah hukum dan bekerjalah yang jujur.
“Dinas Pendidikan awasi dengan baik sekolah agar tidak ada korupsi,” tulis AWK.
Sementara untuk sekolah swasta AWK juga berpesan agar membantu orang tua siswa dan jangan membebani dengan pendaftaran dan SPP yang tinggi.
Editor : Wiwin Meliana