BALIEXPRESS.ID- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali Pramella Yunidar Pasaribu mengungkapkan bahwa masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Bali telah mencapai tingkat 196 persen.
Namun, diakuinya, pemerintah tidak tinggal diam dan telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi situasi ini lapas di Bali tersebut.
"Saat ini, untuk Lapas Kerobokan sebagai skala prioritas, sudah dilakukan penambahan blok-blok yang sedang dalam proses pembangunan," ujar Pramella, Jumat (12/7/2024).
Baca Juga: Tegas! Polsek Kuta Bubarkan Konvoi Bermotor Remaja Gunakan Atribut PSHT di Jalan Sunset Road
Selain itu, Lapas Perempuan Kerobokan juga sedang dalam proses relokasi dan pembangunan.
"Kita sedang melaksanakan relokasi untuk penempatan warga binaan, khususnya perempuan. Saat ini, sedang dalam proses pembangunan blok untuk klinik dan ruang dapur untuk memasak makanan," tambahnya.
Pramella menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah overkapasitas ini.
Pemerintah berupaya membuat kondisi lapas lebih tenang dan asri, serta meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan memindahkan beberapa napi ke tempat yang lebih cocok untuk mereka.
"Kami juga mencoba untuk mewujudkan lapas itu menjadi lebih cantik, berbenah diri. Ada hal juga yang kami lakukan, yaitu meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan memindahkan beberapa napi ke tempat yang sekiranya bisa menjadi penyegaran untuk mereka agar bisa lebih baik lagi," jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa upaya ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah overkapasitas.
"Segala pembangunan ini selesai, apakah artinya overkapasitas akan terselesaikan? Belum bisa terselesaikan sama sekali karena masih dua tempat yang kita coba bangun dan kita coba bersinergi dengan pemda Bali. Namun, kami tetap mencoba untuk mengurangi keberadaan daripada warga binaan kemasyarakatan ini agar bisa tetap menempati blok-blok yang lebih nyaman," ungkap Pramella.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan dari Kantor Staf Presiden dalam menangani masalah ini.
"Kantor Staf Kepresidenan menyambut baik apa yang menjadi permasalahan dalam satu hal, yakni mengenai kami mengambil emban sebagai pembinaan di dalam pelaksanaan lapas. Sangat senang sekali karena beliau adalah perpanjangan tangan dari pimpinan untuk melihat keberadaan dari permasalahan yang sementara ini terjadi," katanya.
Dengan adanya pertemuan dan sinkronisasi temuan di lapangan, Pramella berharap pelaksanaan pembangunan selanjutnya dapat berjalan dengan baik.
"Harapan kami, pelaksanaan pembangunan selanjutnya untuk skala prioritas dengan adanya penambahan hunian untuk para warga binaan ini bisa terwujud dengan baik. Karena warga binaan yang ada di Bali ini adalah orang Bali itu sendiri, yang artinya kita perlu memanusiawikan mereka. Ketika mereka menyelesaikan proses masa hukuman, mereka bisa kembali ke masyarakat dan mencari penghidupan yang lebih layak," tuturnya.
Sebagai langkah antisipasi overkapasitas, pihaknya juga meningkatkan kegiatan kerja bagi warga binaan agar mereka mendapatkan keahlian yang berguna setelah keluar dari lapas.
"Saat ini juga, sebagai antisipasi overkapasitas dan membuat mereka merasa senang, kami melakukan peningkatan kegiatan kerja bagi mereka,” sebutnya.
“Mereka mendapatkan keahlian seperti bercocok tanam, menghasilkan kegiatan nanti keahlian dalam bidang menyablon kaos. Ketika mereka nanti keluar dari blok hunian ini, mereka jadi berdaya guna," tutup Pramella. (*)
Editor : I Made Mertawan