BALIEXPRESS.ID - Rencana ambisius pembangunan jalan bawah tanah atau Bali Urban Subway memunculkan kekhawatiran baru.
Proyek yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan di Pulau Bali ini justru diragukan efektivitasnya.
Bahkan, para ahli memperingatkan potensi munculnya masalah kemacetan baru jika tidak dilakukan perencanaan yang matang dan menyeluruh.
Prof. Rumawan Salain, seorang akademisi dari Universitas Udayana, mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadirkan solusi transportasi modern melalui kereta bawah tanah.
Namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Bali.
"Semua tahu Bali macet, tapi apakah ini benar-benar solusinya? Saya bilang tidak. Ini hanya akan memindahkan kemacetan ke tempat lain," ujarnya saat dihubungi pada 5 September 2024.
Menurutnya, proyek ini memerlukan perhitungan serius, terutama karena infrastruktur yang dibutuhkan sangat mahal dan kompleks.
Belum lagi, integrasi dengan transportasi publik lainnya, seperti taksi di bandara, yang masih belum jelas arah kebijakannya.
"Kalau taksi tidak ada di bandara, mau kemana orang Bali ini?" tambah Prof. Rumawan.
Ia juga menyinggung minimnya presentasi proyek ini di DPR RI. Dengan nilai proyek yang mencapai ratusan triliun, ia khawatir Bali sedang "dijual."
"Saya takut Bali ini dijual. Tanah di atas sudah habis, sekarang di bawah tanah mau dibangun LRT. Orang Bali disuruh bangga, tapi apa benar murah?" sindirnya.
Tidak hanya itu, kedalaman proyek yang diperkirakan mencapai 30 meter juga menjadi perhatian.
Menurut Prof. Rumawan, pembangunan ini berpotensi merusak struktur tanah dan mengganggu ekosistem.
"Saya khawatir, proyek ini akal-akalan saja karena sudah kehabisan ide untuk membangun di atas tanah," katanya.
Selain masalah teknis, ia juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak sosial bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor transportasi darat. Bagaimana nasib mereka jika proyek ini selesai?
"Apakah mereka sudah dimasukkan dalam studi kelayakan? Ini harus diperhitungkan," tegasnya.
Prof. Rumawan juga mengingatkan agar Pemprov Bali lebih bijak dalam memanfaatkan berbagai opsi transportasi, seperti hibah BRT berbasis listrik dari Pemerintah Australia yang baru saja ditawarkan pada 2023.
"Apakah integrasi antara LRT, BRT, dan Trans Metro Dewata sudah dipikirkan dengan baik?" tanyanya.
Meskipun demikian, proyek ini sudah memasuki tahap awal. Pada 4 September 2024, telah diadakan upacara ngeruwak di Sentral Parkir Kuta, menandai dimulainya pembangunan Bali Urban Subway.
Proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) dan PT Bumi Indah Prima (BIP), dengan dukungan dari China Railway Construction Corporation (CRCC) dan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya.
Ari Askhara, Direktur Utama PT SBDJ, menegaskan bahwa pihaknya memilih mitra yang berpengalaman dan memiliki reputasi global.
"CRCC punya pengalaman membangun 200.000 km rel di lebih dari 100 negara, sedangkan PT Sinar Bali adalah kontraktor lokal terbaik di Bali," jelasnya.
Namun, di balik optimisme ini, tantangan besar masih menanti. Apakah Bali Urban Subway mampu menjadi solusi yang diharapkan, atau justru menciptakan masalah baru bagi Pulau Dewata? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. ***