BALIEXPRESS.ID – Kerusuhan oleh penduduk pendatang (duktang) kembali terjadi di Bali.
Kali ini terjadi di Jalan Srikandi, Banjar Penyarikan, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, Minggu (29/9).
Akibat kerusuhan yang diperbuat oleh duktang yang diduga oknum kelompok Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur itu, masyarakat sekitar sampai membunyikan kulkul bulus.
Disebutkan, 5 orang yang berbuat onar dalam kondisi mabuk berhasil diamankan.
Menanggapi kembali maraknya kasus kerusuhan oleh duktang ini, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, menegaskan bahwa pendataan terhadap duktang sudah dilakukan.
Baik secara berkala oleh aparat di tingkat desa, meskipun belum seluruh pendatang terdata secara efektif.
“Pendataan itu oleh kawan-kawan dari tingkat desa sudah setiap waktu, tidak perlu nunggu kampanye atau Pilkada. Namun efektivitasnya, apa sudah sampai kepada pendatang musiman, ini yang kadang-kadang bikin lucu. Pendatang musiman atau pekerja proyek mungkin belum sempat didata,” jelas Darmadi, Senin (30/9).
Baca Juga: Pemkab Buleleng Bentuk Tim Pendampingan Tenaga Kontrak dalam Proses Seleksi PPPK 2024
Ia juga menekankan pentingnya penjamin yang bertanggung jawab atas para pendatang tersebut.
"Dari pendataan itu tentu ada yang menjamin. Penjamin inilah yang harapan kita, yang nanti akan kita tarik untuk ikut bertanggung jawab dan memonitor warganya yang diajak bekerja di sini. Itu gunanya pendataan, sehingga ada penjaminnya," ujarnya.
Dalam menghadapi potensi kerusuhan, Satpol PP bekerja sama dengan aparat desa dan perangkat keamanan setempat.
Darmadi menyebutkan bahwa patroli rutin serta pengawasan dari Jagabaya di tingkat desa diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusuhan.
"Patroli yang dilaksanakan oleh perangkat desa, Jagabaya di desa, juga kita harapkan selalu ada laporan ke kita. Kalau ada hal yang memang kaitan dengan tugas kita, kita ambil alih. Kalau yang kriminal, tentu kepolisian yang punya kewenangan," tambahnya.
Terkait lokasi kerusuhan yang sering kali terjadi di tempat yang sama, Dewa Darmadi mengakui bahwa sudah ada pemetaan wilayah rawan kerusuhan.
Namun, diperlukan konsistensi dari aparat setempat untuk melakukan pengawasan lebih intensif.
"Kurang lebih tempatnya sama, makanya perlu dievaluasi. Di lokasi yang sudah teridentifikasi itu, lebih efektif jika dilakukan patroli oleh aparat setempat. Konsistensi dari aparat desa dan kepala desa sangat penting untuk meminimalisir potensi kerusuhan," katanya.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan Satpol PP adalah kawasan Taman Pancing.
"Taman Pancing sering kali bermasalah dari zaman Covid dulu. Area itu satu sisi dijadikan objek wisata baru, namun di sisi lain sering terjadi masalah di sana," tuturnya.
Baca Juga: Moncer di Kualifikasi Piala Asia U20, Pelatih Timnas Indonesia Belum Kepincut dengan Jens Raven
Dewa Darmadi menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dari berbagai tingkat aparat di kabupaten dan kota, terutama menjelang Pilkada.
"Pengawasan oleh aparat di kabupaten/kota itu bertingkat, ada aparat di Banjar, desa, sampai kecamatan yang punya trantib. Hanya saja sekarang yang kita harapkan adalah efektivitas dan konsistensi mereka dalam membantu menjaga ketertiban, apalagi menjelang Pilkada ini," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti