BALIEXPRESS.ID- Dalam Kampanye tatap muka terbatas yang dilakukan oleh Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika) di banjar Jagasatru Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, berjanji akan melakukan pengelolaan dan penataan aset milik Pemkab Tabanan.
Baca Juga: Pulau Menjangan, Surga Bawah Laut di Jembrana, Bali
Karena menurut Mulyadi, saat ini banyak aset milik Pemkab Tabanan masih belum maksimal, masih banyak aset milik Pemkab Tabanan yang masih berbentuk catatan lama, sehingga asset-aset tersebut tidak bisa memberikan pendapatan daerah yang maksimal.
“Astungkara, bila Saya sebagai bupati nanti, saya dengan Pak Nyoman Ardika akan melakukan penataan terhadap asset yang tercecer ini, sehingga optimalisasi pendapatan dari pengelolaan aset tersebut bisa maksimal,” jelasnya dalam kampanye tatap muka di Banjar Jagasatru, Desa/Kecamatan Kediri pada Kamis malam (10/10).
Selain penataan aset milik Pemkab Tabanan, hal lain yang akan dilakukan Mulyadi-Ardika dalam masa pemerintahannya nanti untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan adalah menghentikan kebocoran pada sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Baca Juga: Candi Gelombang, Gerbang Ikonik Bali Barat dengan Pilar Naga Megah
Karena menurutnya selama ini di dari sektor penerimaan pajak PHR masih dinilai ada kebocoran karena masih banyak sarana akomodasi wisata dalam bentuk villa yang belum berizin juga menjadi pemicu belum maksimalnya PAD Tabanan.
Dengan upaya optimalisasi itulah, Mulyadi bersama Ardika akan berusaha merealisasikan 21 program unggulan yang dijanjikan.
Beberapa program yang hendak direalisasikan Mulyadi dan Ardika di antaranya Rp 1 miliar untuk Satu Desa di luar alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Kemudian dana sebesar Rp 500 juta untuk desa adat dan subak.
Baca Juga: Air Terjun Juwuk Manis, Surga Tersembunyi untuk Relaksasi di Jembrana, Bali
Mulyadi optimis jika program dan beragam perbaikan yang dilakukannya bisa terealisasi kepemimpinan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten berada pada satu jalur.
“Presidennya Pak Prabowo. Gubernurnya Pak De Gadjah (I Made Muliawan Arya). Bupatinya saya. Ini banyak anggaran di pusat yang bernama DAK (dana alokasi khusus),” tambahnya. (gek)
Editor : Wiwin Meliana