BALIEXPRESS.ID- Sebanyak 60 tenaga pemilah sampah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jagra Palemahan, Jembrana dirumahkan sejak Jumat (11/10/2024).
Keputusan ini diambil setelah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mengalami kerugian besar dan terlilit utang yang terus membengkak.
Dari penelusuran Bali Express (Jawa Pos Group), kondisi itu diperparah dengan macetnya bantuan operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana serta kerusakan peralatan penting seperti mesin conveyor, loader, dan armada motor pengangkut sampah.
Akibatnya, layanan penjemputan sampah terganggu, yang berdampak pada banyaknya pelanggan yang menghentikan langganan, sehingga memperparah krisis keuangan KSM.
“Biaya operasional sebagian ditanggung oleh Dinas Lingkungan Hidup Jembrana dan sebagian lagi oleh KSM. Namun, karena bantuan dari Pemkab macet dan biaya terus menumpuk, kami terpaksa merumahkan seluruh tenaga pemilah,” terang sumber di internal KSM Jagra Palemahan.
Bahkan hingga saat ini, KSM sendiri masih tercatat memiliki utang sekitar Rp98 juta, yang meliputi tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Meski begitu, tenaga pengangkut sampah masih tetap dipertahankan, menunggu langkah lebih lanjut dari pemerintah setempat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jembrana Dewa Gede Ary Candra memberikan klarifikasi bahwa tenaga pemilah sampah tersebut hanya diliburkan sementara, bukan dirumahkan secara permanen.
“Mereka diliburkan sementara menunggu evaluasi. Layanan penjemputan sampah tetap berjalan, hanya proses pemilahannya yang dihentikan sementara,” jelasnya.
Dewa Ary juga menegaskan bahwa bantuan operasional dari Pemkab Jembrana masih tetap berjalan, terutama untuk memperbaiki sarana yang rusak di TPST Peh.
“Anggaran perbaikan sarana telah disiapkan dalam anggaran perubahan tahun 2024 dan siap dilaksanakan. Saat ini KSM sedang melakukan evaluasi pengelolaan sistem,” imbuhnya.
Ketua KSM Jagra Palemahan, I Ketut Suardika, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya mengevaluasi pengelolaan TPST agar dapat terus bertahan.
Menurut Suardika, selama ini pengelolaan TPST sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum pernah meraih keuntungan.
“Kami berharap ada perbaikan ke depan. Jika kondisi terus memburuk, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya. (*)
Editor : I Made Mertawan