BALIEXPRESS.ID- Rapat pembahasan APBD Karangasem 2025 antara legislatif dan eksekutif yang digelar pada Rabu (13/11) belum mencapai kesepakatan mengenai target pendapatan.
Eksekutif mengusulkan peningkatan pendapatan sebesar Rp 3 miliar, namun sejumlah anggota DPRD Karangasem merasa angka tersebut terlalu rendah dan tidak rinci.
Eksekutif memasang target pendapatan Rp 3 miliar, tetapi belum menjelaskan secara detail sumber-sumber pendapatan tersebut.
Beberapa anggota DPRD Karangasem pun mengusulkan agar target pendapatan ditingkatkan.
Salah satunya, Nengah Sumardi, anggota DPRD dari Partai Golkar, yang mengusulkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15 miliar.
Sumardi berpendapat bahwa angka Rp3 miliar yang diajukan eksekutif kurang optimal.
Ia meminta agar dilakukan kajian lebih mendalam dan mencari cara untuk menambah pendapatan, misalnya dengan meningkatkan pajak.
"Angka Rp3 miliar itu tidak jelas sumbernya. Biasanya, target pendapatan di perubahan anggaran lebih tinggi," katanya.
Menurut Sumardi, target Rp15 miliar adalah angka yang realistis, mengingat potensi pendapatan yang ada.
Sebagai contoh, ia menyoroti piutang yang mencapai Rp91 miliar dan mengusulkan agar 10 persen dari piutang tersebut, yaitu sekitar Rp 9 miliar, dapat diambil untuk menambah pendapatan.
Sumardi menekankan bahwa peningkatan pendapatan ini penting untuk mendanai berbagai kebutuhan mendesak di APBD Induk 2025, sehingga pembiayaan untuk kepentingan masyarakat dapat lebih optimal.
Senada dengan Sumardi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Putu Deni Suryawan Giri, juga menolak angka Rp3 miliar dan mendukung usulan peningkatan pendapatan sebesar Rp15 miliar.
Ia menilai potensi pendapatan dari sektor galian C dan pariwisata di Karangasem sangat besar. (*)
Editor : Nyoman Suarna