SINGARAJA, BALI EXPRESS – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya penanggulangan bencana melalui sinergi antara DPRD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam rapat-rapat strategis yang berlangsung di Gedung DPRD Buleleng, dibahas mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan efektivitas penanganan bencana.
Sebagai bagian dari tanggung jawab legislasi, DPRD Kabupaten Buleleng tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana. Koordinator Komisi II dan IV, Wayan Masdana, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi berbagai jenis bencana.
“Ranperda ini mencakup penggolongan bencana berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci, pemerintah dapat lebih mudah mengelola pengawasan, penganggaran, serta respons di lapangan,” ungkap Masdana, Kamis (5/12).
DPRD juga berupaya memastikan bahwa regulasi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tantangan lokal. Proses penyelarasan dengan Pemerintah Daerah menjadi prioritas agar aturan yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan dengan optimal.
Di sisi lain, BPBD Buleleng mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan layanan WhatsApp Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) di nomor 0811 3892 247. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan potensi maupun kejadian bencana secara real-time, mempermudah koordinasi, dan mempercepat tindakan di lapangan.
“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses mudah untuk melaporkan bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) akan bergerak maksimal satu jam setelah laporan diterima dan diverifikasi,” ujar Analis Kebencanaan Ahli Muda, BPBD Buleleng, I Gede Mahendra.
Layanan ini dirancang untuk menangani berbagai skenario, mulai dari laporan kenaikan permukaan air yang berpotensi banjir hingga bencana besar seperti longsor. Pelapor diminta memberikan informasi detail, seperti kronologi kejadian, dampak, dan dokumentasi foto atau video, untuk memastikan data yang diterima akurat.
Untuk mendukung keberhasilan layanan ini, BPBD aktif mengedukasi masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana. Hingga kini, 11 desa telah dideklarasikan sebagai Desa Tangguh, dengan Desa Alasangker menjadi yang terbaru. Program ini menekankan pentingnya mitigasi, seperti membersihkan saluran air dan mengenali tanda-tanda awal bencana.
Sosialisasi layanan WhatsApp telah dilakukan hingga ke tingkat kecamatan, memastikan masyarakat di daerah terpencil sekalipun dapat mengakses layanan ini.
Kolaborasi antara DPRD dan BPBD Buleleng menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana. Ranperda Penanggulangan Bencana yang tengah dibahas, bersama inovasi layanan WhatsApp, menjadi langkah strategis untuk menciptakan Kabupaten Buleleng yang tangguh menghadapi berbagai ancaman.
“Meskipun sederhana, layanan WhatsApp ini diharapkan mampu mempermudah koordinasi dan mempercepat penanganan, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir,” kata Gede Mahendra. ***
Editor : Dian Suryantini