BALIEXPRESS.ID-Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi Bali, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kawasan Sarbagita untuk bergotong royong memperbaiki wajah transportasi di kawasan ini.
Ajakan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) yang diserahkan oleh Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Baca Juga: Soal Kualitas Proyek Jelang Akhir Tahun, Kajari Gianyar Warning Kontraktor hingga Pemda
Acara tersebut berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (16/12).
Mahendra Jaya menyoroti bahwa kondisi transportasi di Sarbagita saat ini belum mencerminkan sistem transportasi maju yang diinginkan.
Dominasi kendaraan pribadi dalam mobilitas penduduk serta pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan panjang jalan menjadi masalah utama.
Selain itu, kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan layanan transportasi publik, serta kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum memperburuk keadaan.
“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” tegas Mahendra Jaya.
Acara ini juga dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita. Mahendra Jaya mengapresiasi Pemerintah Australia, khususnya melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah mendukung kajian transportasi di Bali, seperti penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita dan kajian-kajian terkait lainnya.
Mahendra Jaya menekankan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai sektor serta kewenangan.
Ia menyebutkan pentingnya penyediaan angkutan feeder, first mile/last mile, angkutan dalam kawasan, serta perbaikan fasilitas pejalan kaki dan tata kelola metropolitan.
Baca Juga: Hujan Deras Landa Bangli, Koramil dan Dua Rumah Warga Tergenang Banjir Hingga Seleher Orang Dewasa
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengalokasikan sumber daya dan kebijakan untuk mendukung pembangunan transportasi, termasuk penyediaan lahan milik Pemprov Bali untuk proyek e-BRT dan pembangunan infrastruktur lainnya.
Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan.
Australia juga fokus pada pengembangan transportasi berkelanjutan dan zero emission, sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim. Stevens menambahkan, Australia mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas dan perempuan dalam akses transportasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta, menegaskan pentingnya transportasi publik untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang diperkirakan mencapai 13 juta orang pada tahun 2024. "Kami berharap rencana dari KIAT bisa menjadi solusi bagi kita bersama," harapnya.
Editor : Wiwin Meliana