BALIEXPRESS.ID - Nasib transportasi publik murah di Bali kembali menjadi sorotan. Setelah melalui era bemo, angkot, hingga bus Trans Metro Dewata (TMD) yang akrab disebut "Bus Tayo," kini cerita pahit harus ditelan.
Pada Rabu, 1 Januari 2025, pihak manajemen TMD secara resmi mengumumkan penghentian operasional melalui media sosial.
Pengumuman ini menandai akhir dari perjalanan bus yang mulai melayani masyarakat sejak 2020.
Ramai Pro-Kontra di Media Sosial
Berhentinya bus TMD menuai reaksi beragam dari masyarakat.
Di kolom komentar Instagram resmi TMD, banyak warganet mengungkapkan kesedihan atas keputusan ini.
Bus yang selama ini hilir mudik mengangkut penumpang di wilayah Bali kini hanya terparkir rapi di Sentral Parkir Kuta, menjadi saksi bisu perjalanan singkatnya melayani transportasi publik.
Manajemen Angkat Bicara: Hanya Sementara?
Ketika dikonfirmasi, Manajer Operasional PT Satria Trans Jaya (Trans Metro Dewata), Ida Bagus Eka Budi, membenarkan bahwa penghentian operasional bersifat sementara hingga ada keputusan dari pemerintah pusat.
“Sementara, sampai ada keputusan pemerintah,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).
Namun, biaya operasional bus raya terpadu ini cukup tinggi, mencapai sekitar Rp 75 miliar per tahun.
Meski berhenti beroperasi, Budi memastikan bahwa armada dan para sopir tetap standby sembari menunggu kejelasan nasib mereka.
Masalah Utama: Pendanaan Terhenti
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, penghentian operasional Trans Metro Dewata disebabkan oleh terhentinya pendanaan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, anggaran operasional bus ini sepenuhnya berasal dari APBN Kementerian Perhubungan.
Dengan penghentian ini, pemerintah pusat meminta Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten/kota untuk mengambil alih pengelolaan.
Namun, Samsi mengungkapkan bahwa Pemprov Bali tidak memiliki kapasitas untuk menanggung biaya operasional yang besar tersebut.
Negosiasi Lanjutan: Ada Harapan?
Dalam rilis resminya, Samsi menyebutkan bahwa Pemprov Bali saat ini tengah berupaya melakukan negosiasi dengan Kementerian Perhubungan agar layanan Trans Metro Dewata tetap dapat berjalan.
Pemerintah Bali berharap ada sinergi antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya layanan transportasi publik yang berkualitas di Bali.
Sayangnya, penghentian anggaran ini sepenuhnya merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan RI.
Dalam kondisi ekonomi yang sulit, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan menalangi biaya operasional yang tidak kecil ini?
Masa Depan Transportasi Publik di Bali
Keputusan untuk menghentikan operasional bus TMD menyoroti persoalan serius dalam keberlanjutan transportasi publik di Bali.
Dengan ketergantungan pada anggaran pusat dan minimnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil alih, nasib transportasi publik murah di Bali kembali berada di ujung tanduk.
Akankah Bus Tayo kembali hadir di jalan-jalan Bali, atau kisah ini menjadi akhir dari perjuangan transportasi publik murah di Pulau Dewata?
Warga Bali kini hanya bisa menunggu, berharap ada solusi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. ***
Editor : I Putu Suyatra