BALIEXPRESS.ID - Sejumlah pejabat tinggi dari pemerintah pusat dijadwalkan akan mengunjungi Pantai Kuta pada 4 Januari 2025.
Hal ini dilakukan untuk meninjau masalah sampah kiriman yang setiap tahun menepi di kawasan tersebut.
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah pemantauan dan pencarian solusi atas masalah sampah yang kerap mengganggu keindahan pantai yang menjadi destinasi pariwisata internasional ini.
Baca Juga: Lindungi Data Nasabah, Ini Sederet Upaya BRI Tingkatkan Keamanan Siber
Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, DLHK Badung, AA Gede Agung Dalem, membenarkan rencana kunjungan tersebut.
Ia mengungkapkan, pejabat yang akan hadir antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Sebagai persiapan, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, telah melakukan pengecekan lokasi pada Kamis, (2/1).
“Rencananya, kegiatan akan melibatkan pemantauan langsung di pantai, bersih-bersih, serta rapat untuk membahas langkah penanganan lebih lanjut,” ujar Gung Dalem.
Dalam kesempatan tersebut, Gung Dalem berharap kedatangan para pejabat tersebut dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menangani sampah kiriman.
Terlebih sampah kiriman ini terus berdatangan ke pantai-pantai di kawasan barat Kabupaten Badung.
“Kami berharap ada intervensi dari pihak terkait agar sampah-sampah yang datang dari berbagai sumber ini bisa segera ditangani dengan solusi yang tepat," ungkapnya.
Pihaknya menegaskan pentingnya penanganan sampah secara menyeluruh.
Mulai dari pencegahan sebelum terbuang ke laut hingga pengolahan sampah.
Ia mengusulkan penerapan teknologi incinerator modern sebagai salah satu metode untuk memusnahkan sampah dengan lebih efisien.
“Berdasarkan temuan yang ada, sampah yang menepi di Pantai Kuta tidak seluruhnya berasal dari Bali. Bahkan sejumlah sampah yang mencirikan berasal dari luar Bali,” jelasnya.
Lebih lanjut Gung Dalem memaparkan, saat ini volume sampah kiriman di pantai-pantai barat Badung sedang meningkat.
Ia memperkirakan, volume sampah yang menepi akan mencapai puncaknya pada Februari 2025.
Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif terhadap citra pariwisata Bali.
Peninjauan ini juga melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, serta instansi lainnya, yang bersama-sama akan mencari solusi untuk menangani masalah sampah kiriman ini secara tuntas. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga