BALIEXPRESS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rencananya akan mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (6/1) mendatang.
Namun, pelaksanaan di Bali masih terkendala persiapan teknis.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan teknis maupun surat edaran terkait pelaksanaan program tersebut.
"Yang saya tahu dari media justru tanggal 6 hari Senin minggu depan, tetapi secara juknis juklak belum dikonfirmasi dari pusat bagaimana teknis di lapangan begitu," katanya saat diwawancara, Jumat (3/1).
Boy menegaskan, Disdikpora Bali mendukung penuh program nasional ini agar berjalan lancar.
Namun, ia mengakui pelaksanaan di lapangan masih memerlukan kejelasan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Arus Balik di Bandara Ngurah Rai Mulai Terlihat, Penumpang Keberangkatan Meningkat
“Secara prinsip kami mendukung program prioritas nasional itu supaya bisa berjalan lancar kalau nanti pada saat pelaksanaan di Bali. Tetapi untuk saat ini, pelaksanaan tanggal 6 belum ada konfirmasi. Mudah-mudahan nanti segera menyusul,” ujarnya.
Program MBG menyasar empat kelompok utama, yakni pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA/SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Di Bali, target utamanya adalah pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SLB dan sebagainya.
Namun, terkait detail menu yang akan disediakan, termasuk kabar penggantian susu dengan daun kelor, Boy menyatakan pihaknya belum mendapat informasi.
“Sinampura, belum malah saya dengar seperti itu. Belum tahu kalau beralih ke daun kelor itu,” ungkapnya.
Mengenai sumber anggaran, Boy menjelaskan bahwa program ini rencananya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Enam Hari Koma Paska Dianiaya Senior, Santri Asal Buleleng Tewas di Banyuwangi: Begini Kejadiannya
“Kalau melihat sosialisasi, rencana anggaran dari Pemerintah Pusat, APBN nika. Sementara belum ada arahan apakah itu dari APBD, belum ada sama sekali,” jelasnya.
Dengan keterbatasan informasi yang ada, Boy mengimbau masyarakat Bali untuk bersabar menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Nanti kalau sudah ada akan saya kabari," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti