BALIEXPRESS.ID - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng, Bali memulai langkah baru.
Dalam rangka mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terpilih periode 2025-2029, Disdikpora menggelar rapat penting pada Jumat (10/1/2025).
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Disdikpora Buleleng dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait.
Plt. Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa rapat ini adalah langkah awal untuk menyamakan pandangan semua pihak terkait rencana pengadaan bantuan pakaian seragam untuk siswa kurang mampu.
“Ini adalah upaya bersama mendukung visi-misi Bupati. Bantuan seragam ini dirancang untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu bisa memulai sekolah dengan semangat baru,” katanya.
Program ini ditargetkan untuk siswa TK, SD, dan SMP di tahun ajaran 2025-2026.
Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan lengkap seperti topi, seragam merah putih untuk SD, putih biru untuk SMP, seragam Pramuka, hingga tas sekolah.
Dengan anggaran fantastis sebesar Rp5,6 miliar, program ini menyasar siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyadaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Kami sedang memverifikasi jumlah penerima agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Semua ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Bupati terpilih,” tambah Ariadi.
Tak hanya soal pendidikan, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal.
Dalam proses pengadaan seragam, Disdikpora akan menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Buleleng.
“Kami ingin UMKM lokal ikut berkontribusi. Ini juga cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Ariadi.
Disdikpora memastikan pengawasan ketat pada setiap tahap pelaksanaan program ini, mulai dari perencanaan hingga distribusi.
Selain itu, pelaksanaan program akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024, yang akan direvisi berdasarkan kebutuhan mendatang.
Program ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga kurang mampu sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih merata.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang terkendala pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Ariadi. (*)
Editor : I Made Mertawan