BALIEXPRESS.ID - Sejumlah siswa di Buleleng, Bali, tiba-tiba kehilangan hak menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tanpa pemberitahuan.
Lebih mengejutkan lagi, pemutusan ini diduga akibat pencatutan KTP orang tua siswa oleh pihak tak bertanggung jawab!
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, mengungkap fakta mencengangkan ini setelah menerima banyak aduan dari orang tua siswa.
Mereka bingung mengapa beasiswa anak-anak mereka tiba-tiba terhenti, padahal sebelumnya masih aktif.
KTP Dipakai untuk KUR dan Rumah Subsidi
Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata data KTP orang tua terdeteksi dalam sistem sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembeli rumah subsidi.
Hal ini menyebabkan hak menerima KIP langsung terputus secara otomatis karena data penerima terhubung ke sistem online.
“Masyarakat ini polos, mereka hanya meminjamkan KTP tanpa tahu risikonya. Tiba-tiba, beasiswa anak mereka hilang begitu saja,” ujar Sukarmen prihatin.
Dampak Besar untuk Ribuan Siswa
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, membenarkan bahwa sistem bisa memutus penerima KIP secara otomatis.
Begitu ada indikasi transaksi KUR atau kepemilikan rumah subsidi, maka hak siswa untuk menerima bantuan pendidikan langsung dicabut.
“Karena penerima KIP ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kalau sistem menemukan ketidaksesuaian, bantuan langsung dihentikan,” jelas Ariadi.
53 Ribu Siswa Terancam Kehilangan KIP?
Saat ini, ada 53.207 siswa di Buleleng yang menerima KIP, terdiri dari 34.718 siswa SD, 18.259 siswa SMP, dan 189 siswa kejar paket.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp 24,86 miliar. Namun, tanpa edukasi yang memadai, ribuan siswa berpotensi kehilangan hak beasiswa jika orang tua mereka tak sengaja terjebak dalam skema peminjaman yang mencatut KTP.
Upaya Penyelamatan Hak Beasiswa
Untuk mengatasi masalah ini, Disdikpora berjanji akan melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat.
Sekolah juga dapat mengusulkan kembali siswa sebagai penerima KIP, asalkan data terkait KUR atau rumah subsidi bisa ditarik lebih dulu.
“Kami imbau orang tua lebih waspada. Jangan sembarangan meminjamkan KTP, terutama jika anak mereka bergantung pada bantuan pendidikan ini,” tegas Ariadi.
Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga data pribadi.
Jangan sampai kelalaian kecil berujung pada hilangnya kesempatan pendidikan bagi generasi muda! ***
Editor : I Putu Suyatra