BALIEXPRESS.ID – Rencana Bupati Klungkung dan Wakil Bupati Klungkung terpilih, I Made Satria dan Tjokorda Gde Surya Putra untuk membangun Pelabuhan Barang di Pesinggahan, Klungkung, terus dimatangkan.
Bahkan Bupati Klungkung I Made Satria, saat ini tengah mempersiapkan lahan untuk membangun Pelabuhan Barang tersebut. Dan menjadikannya prioritas dalam 100 hari kerja pertama. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang serta menekan inflasi, terutama di wilayah Nusa Penida.
Menurut Bupati Satria, lahan yang akan digunakan sebagian merupakan aset pemerintah dan desa adat setempat. Oleh karena itu, pendataan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan kepastian hukum terkait lahan tersebut. "Kami ingin memastikan status lahan sudah jelas sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan," ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati Klungkung, Rabu (5/3/2025).
Salah satu alasan utama pembangunan pelabuhan barang ini adalah untuk mengatasi tingginya harga barang di Nusa Penida. Selama ini, harga kebutuhan pokok di kawasan tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan Bali daratan akibat kendala distribusi. "Sebagai contoh, harga semen di Bali daratan berkisar Rp 68 ribu hingga Rp 72 ribu per sak, sedangkan di Nusa Penida bisa mencapai Rp 100 ribu per sak. Padahal, pendapatan masyarakat di sana tidak jauh berbeda dengan warga di Klungkung daratan," kata Made Satria.
Selain itu, jalur distribusi yang mengandalkan pelabuhan Padang Bai dinilai kurang efisien. Truk-truk pengangkut barang sering mengalami antrean panjang hingga satu bulan untuk menyeberang dengan kapal Roro. "Biaya transportasi bisa melonjak hingga Rp 10 juta per truk, yang tentu berdampak pada harga jual barang di Nusa Penida," tambahnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Klungkung menggandeng investor lokal dalam pembangunan pelabuhan barang. Made Satria menjelaskan, meskipun pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta, pengelolaannya tetap akan melibatkan pemerintah daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan desain yang telah disusun, pelabuhan ini akan mampu menampung kapal jenis fery dan Roro. Dengan kapasitas tersebut, pelabuhan tidak hanya akan melayani pengiriman barang ke Nusa Penida, tetapi juga ke Lombok dan Banyuwangi.
Kendati demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam realisasi proyek ini. Made Satria mengungkapkan bahwa beban anggaran pemerintah daerah cukup besar, salah satunya untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kondisi ini bahkan menyebabkan beberapa program pembangunan yang direncanakan pada 2025 berpotensi terdampak efisiensi anggaran, termasuk kerja sama pemerintah dengan media yang dipangkas hingga 50 persen.
Meski demikian, Made Satria tetap optimistis dengan upaya pembenahan tata kelola daerah. "Jika PAD meningkat, kita bisa lebih mandiri dalam membangun Klungkung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)