BALIEXPRESS.ID-Munculnya kabar yang mengejutkan tentang pengangkatan 48 orang sebagai kelompok ahli oleh Gubernur Bali Wayan Koster, di tengah upaya efisiensi anggaran dan seruan untuk tidak mengangkat staf ahli serta tenaga honorer, langsung memicu kontroversi.
Beredar informasi yang menyebutkan bahwa pengangkatan tersebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga aktivis.
Baca Juga: Sosok Wiwiek Hargono; Istri Walkot Bekasi yang Ngungsi di Hotel Bintang 4 Saat Warganya Kebanjiran
Namun, ketika dikonfirmasi langsung, Gubernur Koster membantah kabar tersebut.
Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai pengangkatan 48 orang sebagai kelompok ahli adalah tidak benar.
"Belum ada pengangkatan kelompok ahli. Informasi yang beredar itu salah," ujar Koster dalam klarifikasinya.
Kabar pengangkatan kelompok ahli tersebut semakin mencuat karena jumlah anggota kelompok ahli yang disebutkan dalam berita lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca Juga: Nyaris Dibegal di Pagi Buta, Wayan Duryani Klarifikasi; Tak Akan Lapor Polisi Karena Hal Ini
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) tahun 2021, jumlah anggota kelompok ahli di Bali hanya sebanyak 35 orang.
Sementara berita yang beredar menyebutkan bahwa jumlah yang diangkat mencapai 48 orang, yang jika benar-benar terjadi, dianggap sangat kontradiktif dengan kebijakan pemerintah pusat.
Terkait kabar tersebut, advokat Gede Pasek Suardika pun turut angkat suara.
Melalui akun media sosialnya, Pasek Suardika mengaku banyak mendapat pertanyaan tentang pendapatnya soal gemuknya pokli (Kelompok ahli) Gubernur Bali.
Menurutanya, penggemukan pokli Gubernur Bali tidak masalah mengingat mengurus Bali sangat berat.
“Boleh boleh saja, ngurus Bali berat, tidak bisa ditangani SSCGT, sehingga perlu didukung banyak pakar,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya justru menyarankan di antara pakar yang disiapkan agar ditambahkan dengan pakar anti banjir, pakar anti kabel semrawut, pakar anti kemacetan.
“Sekali lagi wajar saja pokli gemuk dengan biaya besar,” jelasnya dikutip pada Rabu (06/03/2025).
Pihaknya menyebut tidak masalah jika Gubernur Koster mengangkat banyak kelompok ahli, asalkan tidak mengorbankan kepentingan lain yang lebih urgen.
Baca Juga: Strategi Atasi Sampah Klungkung dalam 100 Hari, Bupati Satria Bakal Gunakan Mesin Pengolah Sampah
“Akan kurang ajar ketika sekolah orang miskin seperti SMAN Bali Mandara diberangus kembali untuk membiayai para pokli,” Pungkasnya.
Editor : Wiwin Meliana