BALIEXPRESS.ID - Kerja sama antara Universitas Udayana (Unud) dan Kodam IX/Udayana yang bertujuan memperkuat karakter dan wawasan kebangsaan, justru menuai polemik di kalangan mahasiswa.
Kekhawatiran akan militerisasi kampus dan intervensi kebebasan akademik menjadi sorotan utama.
Para mahasiswa menilai kerja sama ini berpotensi mengancam independensi kampus dan kebebasan berekspresi.
Mereka khawatir kehadiran TNI di lingkungan kampus akan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kegiatan akademik.
"Kami khawatir kerja sama ini akan membatasi ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan berorganisasi," ujar salah seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Pihak Kodam IX/Udayana pun berupaya meredam kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa kerja sama ini murni bersifat edukatif dan tidak ada agenda militerisasi.
Mereka menjamin bahwa seluruh kegiatan dalam kerja sama akan berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tidak akan mengganggu independensi akademik.
"Ini merupakan tindak lanjut dari MoU Kemendikbudristek dengan TNI pada 2023. Fokusnya adalah penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan program edukatif yang partisipatif," ujar Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana.
Namun, apakah penjelasan ini cukup meyakinkan mahasiswa?
Baca Juga: Revisi UU TNI: Modernisasi dan Profesionalisme Militer untuk Pertahanan Nasional yang Lebih Kuat
Beberapa mahasiswa tetap bersikeras menolak kerja sama ini dan menuntut dialog terbuka dengan pihak universitas dan Kodam IX/Udayana.
"Kami ingin penjelasan yang lebih rinci mengenai program-program yang akan dijalankan dan bagaimana mekanisme pengawasannya," tegas seorang mahasiswa lainnya.
Hingga saat ini, polemik kerja sama Unud-Kodam IX/Udayana masih terus berlanjut.
Diharapkan, kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan mahasiswa. ***
Editor : I Putu Suyatra