SINGARAJA, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng hari ini menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Dewan Buleleng, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Nyoman Gede Wandira Adi.
Rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus bentuk akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. DPRD menegaskan bahwa catatan strategis yang disampaikan menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Wayan Masdana, menyampaikan sejumlah poin krusial dalam rekomendasi dewan. Di antaranya adalah masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Buleleng. Selain itu, jumlah dan persentase penduduk miskin serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal turut menjadi sorotan.
Tak kalah penting, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buleleng dinilai masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. “Ini menunjukkan perlunya intervensi lebih serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Masdana.
Baca Juga: Mekanisme Penyaluran KIP Jadi Isu Pembahasan Komisi IV DPRD Buleleng
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian utama. DPRD menekankan perlunya peningkatan infrastruktur, program, serta sistem pendidikan agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat benar-benar terwujud di Buleleng.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan konstruktif dari DPRD. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti catatan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
Terkait sektor pendidikan, Bupati mengungkapkan rencana jangka pendek berupa pelaksanaan program penyetaraan pendidikan di setiap kecamatan, khususnya bagi anak-anak yang mengalami kesulitan membaca. Diharapkan, langkah ini dapat mendukung terciptanya proses belajar-mengajar yang lebih efektif dan inklusif.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Buleleng, Sekda, asisten Setda, tim ahli, para pimpinan SKPD, serta undangan lainnya. ***
Editor : Dian Suryantini