SINGARAJA, BALI EXPRESS - Transparansi dan akuntabilitas kembali ditegaskan sebagai harga mati dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Gede Supriatna, saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024, di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Didampingi Sekretaris Daerah Gede Suyasa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Komang Kappa Tri Aryandono, serta Inspektur Inspektorat I Putu Karuna, Wabup Supriatna tidak sekadar membacakan sambutan. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menegaskan pentingnya pengelolaan dana partai yang bukan hanya "tuntas administrasi", tetapi juga mengakar pada nilai kejujuran, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bantuan ini bukan sekadar rutinitas anggaran tahunan. Ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah daerah agar partai politik mampu lebih profesional, akuntabel, dan menjadi motor pendidikan politik yang mencerdaskan,” tegasnya, Selasa (29/4).
Dalam konteks ini, Wabup Supriatna mengingatkan bahwa pengelolaan dana bantuan bukan sekadar soal angka-angka laporan. Di balik itu ada tanggung jawab moral: bagaimana partai politik membina masyarakat, menjaga demokrasi tetap sehat, dan memperkuat kepercayaan publik yang kian hari semakin menuntut keterbukaan.
Ironisnya, di banyak daerah, praktik pengelolaan bantuan keuangan parpol sering kali masih dipandang sebagai urusan administrasi belaka. Tak sedikit kasus di mana dana bantuan justru tersandera ketidakjelasan penggunaan. Namun, Kabupaten Buleleng berusaha menepis stigma itu.
Prestasi Buleleng dalam dua tahun berturut-turut berhasil mencairkan bantuan keuangan di triwulan pertama dan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri adalah bukti komitmen tersebut.
“Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan partai di Buleleng bukan sekadar formalitas, melainkan hasil dari komitmen kolektif membangun sistem yang lebih bersih dan kredibel,” ujar Wabup Supriatna.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus partai politik di Buleleng yang telah menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Menurutnya, ketepatan dan ketertiban dalam pelaporan bukan hanya demi memenuhi syarat prosedural, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, yang sejatinya adalah pemilik sah dari kekuasaan politik.
“Melalui pemeriksaan ini, kami tidak hanya sekadar memastikan bahwa uang negara digunakan sebagaimana mestinya, tetapi juga memperkokoh fondasi akuntabilitas politik di tingkat lokal. Karena demokrasi yang kuat hanya bisa bertumbuh di atas transparansi dan kepercayaan,” tambahnya.
Menutup acara, Wabup Supriatna berharap praktik baik ini tidak berhenti di angka-angka laporan, melainkan benar-benar membentuk budaya politik baru di Buleleng — budaya yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, dan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan kepada masyarakat.
“Jika kita ingin demokrasi kita semakin dewasa dan dipercaya, maka partai politik harus menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan,” tutupnya. ***
Editor : Dian Suryantini