SINGARAJA, BALI EXPRESS - Sebuah ironi di tengah gegap gempita dunia pendidikan kembali mencuat di Buleleng. Di balik deretan angka partisipasi sekolah yang menggembirakan, terselip fakta mencemaskan. Sebanyak 375 siswa SMP di Buleleng ternyata belum lancar membaca.
Angka ini memang hanya 0,01 persen dari total 34.062 siswa SMP di kabupaten Buleleng. Tapi bagi Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, satu anak pun yang tertinggal adalah alarm keras bagi sistem pendidikan. Maka, tanpa menunggu lama, ia langsung menggelar rapat lintas sektor dan menginstruksikan asesmen atau screening segera dilakukan.
“Ini bukan soal statistik. Ini tentang masa depan anak-anak kita,” tegasnya Rabu (30/4), seraya menggandeng Dinas Pendidikan, FIP Undiksha, hingga camat dan kepala desa.
Asesmen yang akan dimulai pekan depan itu, menurut Suyasa, bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru sebaliknya, agar akar masalahnya bisa ditemukan dengan tepat. Apakah karena gangguan belajar seperti disleksia, kurang motivasi, metode belajar yang tidak cocok, atau hal lainnya.
“Dari hasil screening, akan ditentukan langkah pendekatan yang sesuai. Apakah perlu intervensi psikologis, metode belajar individual, atau pendampingan khusus,” paparnya.
Karena metode belajar di sekolah cenderung seragam dan klasikal, tak semua anak bisa menyesuaikan. Di sinilah peran guru menjadi krusial. Mereka diajak ikut mendampingi agar bisa melihat persoalan secara personal, bukan sekadar angka di rapor.
Dekan FIP Undiksha, I Wayan Widiana, menyatakan pihaknya sudah membentuk dua tim yakni tim ahli (terdiri dari dosen dan pakar pendidikan) serta tim lapangan (mahasiswa terlatih). Para mahasiswa ini akan diterjunkan selama 1 hingga 3 bulan ke sekolah-sekolah, bahkan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.
“Mereka tidak hanya mengajar, tapi menjadi sahabat belajar bagi siswa yang memerlukan perlakuan khusus,” ujar Widiana.
Screening hanya memakan waktu satu hari, tapi dampaknya diharapkan jangka panjang.
Selain soal membaca, Sekda Suyasa juga menyoroti potensi anak-anak lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah. Alasannya pun sering kali menyentuh hati : tak mampu beli seragam, lokasi sekolah terlalu jauh, atau bahkan karena disuruh bantu orang tua bekerja.
Padahal, Pemkab Buleleng punya program seragam gratis, dan anggaran APBDes bisa dipakai membantu kebutuhan dasar sekolah.
“Ini bukan cuma soal pendidikan, tapi soal empati kita sebagai orang dewasa terhadap hak anak-anak untuk belajar,” ujarnya tegas.
Suyasa pun mengajak semua pihak, dari kepala sekolah hingga kepala desa, untuk berjaga di barisan depan melawan ancaman putus sekolah dan ketertinggalan literasi.
“Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Jangan biarkan anak-anak kita berjalan sendirian dalam gelap,” ujarnya. ***
Editor : Dian Suryantini