BALIEXPRESS.ID-Jagat media sosial belakangan ini diramaikan dengan beredarnya informasi berupa foto dan video aktivitas organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di wilayah Bali.
Kehadiran ormas tersebut memicu beragam reaksi dari publik, terutama warganet yang mempertanyakan urgensinya di tengah kokohnya sistem keamanan adat Bali yang telah terjaga secara turun-temurun.
Baca Juga: Ramai Isu GRIB di Bali, Arya Wedakarna Sebut Ormas Meresahkan Bisa Ditolak Pemda dan Adat
Penolakan terhadap keberadaan GRIB tidak hanya datang dari masyarakat umum, namun juga dari sejumlah tokoh publik yang menilai kehadiran ormas luar dapat mengganggu ketertiban lokal.
Melalui postingan video yang diunggah pada Jumat, 2 Mei 2025, senator DPD RI Arya Wedakarna menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali mencontoh langkah tegas yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dalam menghadapi ormas yang dianggap meresahkan.
Baca Juga: Kronologi Lengkap: Pria Diduga Maling Tewas Dikeroyok Tiga Oknum TNI di Denpasar
“Ini sudah diberikan contoh oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, beliau beberapa waktu lalu telah mendirikan satgas anti premanisme atau ormas yang meresahkan wilayah provinsi. Pemerintah Provinsi Bali bisa menggunakan hal itu sebagai yurisprudensi atau acuan hukum dan tentunya dari DPD RI jika hal itu memenuhi suatu persyaratan dan asas keadilan terutama manfaat,” jelasnya dalam unggahan video, dikutip Rabu, 7 Mei 2025.
Ia juga menegaskan bahwa DPD RI mendukung pembubaran ormas yang dianggap mengganggu stabilitas Bali terlebih sebagai daerah pariwisata.
“Karena Bali merupakan daerah pariwisata, daerah yang memang lebih mengutamakan stabilitas keamanan dan citra, maka DPD RI akan mendukung pembubaran maupun tidak diberikannya ijin oleh Kesbanglinmaspol yang ada di tingkatan provinsi, kabupaten maupun kota di wilayah Provinsi Bali,” imbuhnya.
Baca Juga: Tiga Oknum TNI Keroyok Terduga Maling Motor Hingga Tewas, Begini Kata Kapendam Udayana
Unggahan Arya Wedakarna tersebut telah ditonton lebih dari 40 ribu kali di Instagram dan menuai banyak komentar dari warganet yang mendukung pernyataannya.
“KDM aja bisa nolak preman, harusnya gub dan wagub bisa nolak,” tulis akun @putraperdana777.
“Gubernur bali hendaknya meneladani sikap KDM dalam menangani ormas,” tulis akun @toserbol_bali.
“Tolong dijalankan pesan dari AWK pemimpin Bali.. Gubernur dan wali kota dan setiap adat yg ada di Bali,” tulis akun @okta74996.
“Dijabar saja guburnurnya diajak bersitegang dan diancam,, jgn sampai diBali jg mreka mlakukan hal yg sama.. BALI MENOLAK GRIB!!!” tulis akun @sony_calliber185.
“Gubernur Berhak Melarang, sebuah pencerahan dr pak AWK, jd yg dkerjakan KDM @dedimulyadi71 sudah benar ya,” tulis akun @kurniawan_riky.
Editor : Wiwin Meliana