SINGARAJA, BALI EXPRESS - Di balik keindahan panorama Bali Utara, tersimpan satu ironi getir yang mencubit Nurani. Ratusan siswa SD dan SMP di Kabupaten Buleleng belum bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
Data terbaru mencatat, ada 842 siswa SD dan 375 siswa SMP yang mengalami keterbatasan kemampuan dasar tersebut. Jumlah ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret buram wajah pendidikan yang gagal menyentuh akar.
Atas fenomena tersebut, Ketua Tim BAM DPR RI, Muhammad Haris, terang-terangan menyebut dirinya kaget dan prihatin saat mengetahui ada ratusan siswa SMP yang belum bisa membaca.
“Bagaimana mungkin bisa lulus SD kalau calistung pun belum mampu?” tanyanya lirih, saat kunjungan kerja ke Bali, Kamis (22/5).
Muhammad Haris menyoroti pentingnya pemetaan siswa inklusif. Ia mempertanyakan, mengapa siswa dengan hambatan belajar tetap dipaksakan bersekolah di sekolah umum tanpa pendamping khusus?
“Apakah tidak lebih baik diarahkan ke SLB (Sekolah Luar Biasa), tempat di mana pendekatan belajarnya bisa disesuaikan?” tanyanya.
Ia menilai, sistem saat ini justru membuat siswa tertinggal semakin tertinggal, dan guru tidak mampu bergerak lebih cepat. Lebih lanjut, Haris mengkritik keras performa guru yang dinilainya stagnan meski tunjangan sertifikasi meningkat dua kali lipat.
“Dulu tanpa sertifikasi, guru semangat mengajar. Sekarang setelah sertifikasi, justru murid makin tertinggal. Apa sertifikasi hanya jadi jalan untuk mencicil mobil?” sindirnya pedas.
Namun, ia tak menuduh semua guru lalai, tapi menuntut rasa tanggung jawab yang lebih besar. “Guru adalah garda terdepan. Kalau bukan guru yang peduli, siapa lagi?” ungkapnya.
Dalam catatan akhir pertemuan, BAM DPR RI berkomitmen membawa semua aspirasi ini ke Senayan. Namun publik tentu bertanya, seberapa cepat suara daerah akan menggema di pusat?
Karena jika ratusan siswa di Buleleng terus dibiarkan tumbuh tanpa calistung, maka negara sedang memelihara bom waktu pendidikan yang siap meledak—dan efeknya bukan hanya dirasakan Bali, tetapi seluruh negeri.
Dalam rapat yang digelar bersama para pemangku kebijakan pendidikan di daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, terungkap bahwa akar persoalan tidaklah sesederhana kemampuan siswa.
Pandemi Covid-19 dengan sistem pembelajaran daring telah menciptakan jurang literasi. Metode belajar online, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses, justru menjadi pisau bermata dua.
Ngurah Arya, Ketua DPRD Buleleng, menambahkan bahwa masalah juga datang dari penerapan sistem inklusi yang belum dibarengi fasilitas memadai. Siswa berkebutuhan khusus diterima di sekolah reguler tanpa guru pendamping khusus, tanpa alat bantu belajar, dan tanpa strategi pembelajaran yang tepat.
“Digitalisasi yang dipaksakan justru membuat anak-anak lepas dari literasi. Pemahaman ‘pembelajaran tuntas’ pun sering disalahartikan. Naik kelas meski belum bisa membaca,” ungkapnya.
Namun masalah tak berhenti di sana. Kondisi fisik sekolah pun memprihatinkan. Dari 467 SD di Buleleng, sekitar 40 persen mengalami kerusakan. Plafon roboh, toilet rusak, dan bangunan yang tak lagi layak menjadi tempat belajar.
“Kami butuh bantuan fisik nyata. Bukan sekadar wacana, tapi anggaran yang mengalir hingga ke pelosok,” tegas Ngurah Arya, menyampaikan harapan kepada BAM DPR RI. ***
Editor : Dian Suryantini