BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Provinsi Bali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Semesta Berencana Bali 2025–2029, Selasa (27/5), di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Forum ini menjadi langkah awal penting dalam merancang arah pembangunan Bali lima tahun mendatang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan kebutuhan riil masyarakat serta arah pembangunan nasional.
Musrenbang juga menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali dalam kerangka pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Dalam sambutan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi panduan utama pembangunan Bali yang berkelanjutan, mengakar pada kearifan lokal, dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“RPJMD tersebut akan sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru,” demikian bunyi sambutan tersebut.
Baca Juga: Tebing Retak di Pura Batu Bolong Tanah Lot Masih Tahap Penganggaran, Kunjungan Wisata Tetap Stabil
Visi tersebut dijabarkan ke dalam 22 misi pembangunan, yang kemudian difokuskan dalam enam bidang prioritas:
Pertama, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Kearifan Lokal; Kedua, Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; Ketiga, Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata; Keempat, Infrastruktur darat, laut, udara, dan transportasi; Kelima,Lingkungan hidup, kehutanan, dan energi; Keenam, Digitalisasi Pulau Bali dan keamanan daerah.
Dalam forum tersebut juga diungkapkan sejumlah capaian makro pembangunan Bali yang menggembirakan.
Ekonomi Bali tumbuh 5,48 persen pada 2024, melebihi angka nasional yang berada di 5,03 persen.
Angka kemiskinan juga menurun menjadi 3,80 persen, berkurang 0,45 persen dari tahun sebelumnya.
Tingkat pengangguran terbuka pun menurun ke angka 1,79 persen dari 2,69 persen pada 2023.
Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini juga membaik dari 0,362 ke 0,348.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 77,10 menjadi 78,63.
Namun, Gubernur Koster menilai berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga penyusunan RPJMD harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh.
Baca Juga: Fortuna Raya Eps. 04, Panggung Kreativitas Anak Singaraja
Pendekatan yang digunakan pun harus kombinatif, menggabungkan teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta pertimbangan politik.
Ia juga menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD provinsi dengan RPJMD di tingkat kabupaten/kota.
“RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 ini harus dijadikan pijakan dalam menyusun RPJMD Semesta Berencana di seluruh kabupaten/kota, sehingga pembangunan Bali benar-benar diimplementasikan dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola,” ujarnya.
Baca Juga: Kesal Disebut “Agus”, Gek Wik Penari Joged Viral Tunjukkan KTP, Ternyata Ini Nama Aslinya
Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali serta Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Musrenbang ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, DPRD Provinsi Bali, perwakilan kabupaten/kota se-Bali, akademisi, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Mereka turut memberikan masukan terhadap rancangan awal RPJMD yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya, tantangan strategis daerah, serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).(***)
Editor : Rika Riyanti