BALIEXPRESS.ID - Rencana Pemkab Badung pijam uang untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi pertanyaan. Namun hal ini dilakukan lantaran mengantisipasi menigkatnya harga tanah di Kabupaten Badung. Hal ini disampaikan langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Senin (2/6/2025).
Menurut Adi Arnawa, peminjaman dana untuk infrastuktur di Badung bukan tanpa alasan. Pihaknya menyatakan, jika Badung tidak berani melakukan peminjaman, maka perbaikan infrastuktur tidak akan bisa dilaksanakan.
"Memang kita akui PAD Badung tinggi, namun kebutuhan Badung juga tinggi. Jika kami menunggu dari PAD sudah pasti tidak bisa," ujarnya.
Bupati asal Pecatu ini pun menyebutkan, jika ditunda atau hanya mengandalkan PAD, tentu nilai evaluasi tanah ini akan meningkat. Ia mencontohkan, saat melakukan pembebasan lahan sebelumnya di wilayah Sawangan, Kuta Selatan harga tanah berkisar Rp 300 Juta. Namun kini harga tanah di lokasi tersebut mencapai Rp 1 miliar.
"Jadi ini kami coba memprioritaskan. Sehingga harus dilakukan peminjaman uang untuk infrastuktur. Kebetulan saat ini perbaikan infrastuktur memang sangat dibutuhkan untuk menunjang pariwisata," jelasnya didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Sekda Badung IB Surya Suamba.
Untuk itu, Adi Arnawa menerangkan, hal tersebut menjadi alasan mengapa Badung harus melakukan pinjaman modal untuk infrastuktur. Selain itu ada beberapa wilayah di Badung yang mengalami macet, trutama di Kuta Selatan.
"Sampai saat ini kita masih menjajagi perbangkan termasuk kita juga koordinasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah kementrian keuangan," bebernya.
Kendati demikian mantan Sekda Badung juga menakui, pinjaman dapat dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali. Sehingga seluruh rencana dapat cepat dilaksanakan.
“Walaupun ini cukup berat, tapi tetap akan kami laksanakan. Sebenarnya kami tidak ingin membangun infrastuktur dengan berutang, tapi mau tidak mau hal ini harus kita lakukan,” tegasnya.
Sebelumnya, Adi Arnawa mengaku, pinjam uang dilakukan lantaran kebutuhan untuk infrastruktur di Badung mendekati Rp 10 triliun. Namun untuk pinjaman yang akan dilakukan sekitar Rp 2,8-3 triliun. “Kalau mau jujur mendekati Rp 10 triliun. Tapi ini tidak mungkin kami lakukan, untuk itu harus kami lakukan secepatnya karena kami mengejar agar harga tanah tidak naik,” terangnya. (*)