BALIEXPRESS.ID — Kabar baik bagi warga Jawa Timur dan Bali! Kapal cepat Banyuwangi-Denpasar resmi dijadwalkan diluncurkan pada 16 Juni 2025.
Layanan baru ini digadang-gadang mampu mendongkrak ekonomi lokal, mempercepat konektivitas antarwilayah, serta mengurangi kepadatan penyeberangan di jalur Ketapang-Gilimanuk.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh atas proyek ini, namun mengingatkan agar pelaksanaannya dikawal secara cermat.
“Proyek ini terobosan bagus, tapi harus dikawal ketat dari sisi regulasi, teknis, dan sosial,” tegas Martin Hamonangan, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sabtu (8/6).
Martin menekankan pentingnya koordinasi intensif antara Pemprov Jatim, Pemprov Bali, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan resistensi sosial yang bisa muncul di masyarakat.
“Harus ada kajian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum layanan kapal cepat ini benar-benar beroperasi,” ujarnya.
Selain itu, Martin juga meminta adanya jaminan keadilan bagi berbagai pihak terdampak, seperti nelayan, UMKM di sekitar pelabuhan, serta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung.
“Perlu disiapkan juga skenario darurat jika terjadi gangguan teknis atau bencana,” tambahnya.
Kapal cepat Banyuwangi-Denpasar ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh menjadi hanya 2,5 jam. Hal ini tentu akan:
✅ Mempercepat mobilitas warga antarwilayah
✅ Meningkatkan wisatawan dan peluang bisnis lokal
✅ Mendorong pertumbuhan UMKM di jalur transportasi baru
✅ Mengurangi kepadatan antrean di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, terutama saat musim liburan
Namun, Martin menegaskan bahwa layanan kapal cepat ini harus terjangkau oleh masyarakat luas, bukan hanya untuk kalangan menengah atas.
“PDI Perjuangan akan memastikan kapal cepat ini benar-benar memberi manfaat merata, bukan menjadi wisata eksklusif,” tegasnya.
Dengan peluncuran kapal cepat Banyuwangi-Denpasar pada 16 Juni 2025, diharapkan layanan ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kedua wilayah, sekaligus menciptakan konektivitas yang lebih efisien antara Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Namun, semua pihak diminta tetap memastikan bahwa aspek regulasi, dampak sosial, serta kesiapan infrastruktur benar-benar diperhatikan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
Editor : Nyoman Suarna