SINGARAJA, BALI EXPRESS — Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Kepala Desa Baturiti, I Made Suryana, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa, pernyataan tersebut membuat sejumlah pimpinan dan kader Partai Gerindra di Bali mengambil langkah tegas. Mereka melaporkan oknum kepala desa tersebut ke polisi. Langkah pelaporan ke jalur hukum itu juga dilakukan DPC Paarta Gerindra Buleleng.
Dengan dikoordinir Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng, Gede Harja Astawa, sekitar 100 lebih kader hingga simpatisan datang ke Polres Buleleng.
Langkah hukum ini bukan datang dari pusat partai, melainkan hasil keputusan bersama dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra se-Bali. Gede Harja menyebut bahwa tindakan Kepala Desa Baturiti sangat membahayakan dan tidak mencerminkan semangat persatuan yang selama ini dijaga oleh para pimpinan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kalau kita dengar rekaman yang beredar, nada bicaranya sangat arogan dan intimidatif. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi bisa memicu perpecahan,” ungkap Gede Harja.
Menurutnya, keputusan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum bukanlah bentuk balas dendam atau sikap kekanak-kanakan. Justru sebaliknya, ini adalah langkah dewasa untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak ditiru oleh pemimpin lain di daerah.
“Di kabupaten kami sendiri, ada kepala desa yang berasal dari Gerindra. Tapi kami tidak pernah membeda-bedakan pelayanan. Kami tidak mau jatuh ke pola pikir yang sempit,” tegasnya.
“Kalau tindakan seperti ini dibiarkan, nanti akan menular ke wilayah lain. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” lanjut Harja.
Harja menegaskan, laporan ini murni inisiatif daerah tanpa ada arahan dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa keresahan yang muncul bukan direkayasa, melainkan benar-benar datang dari kegelisahan para kader di lapangan.
Meski sempat muncul kabar bahwa Kepala Desa Baturiti telah menyampaikan permintaan maaf, pihak pelapor tetap meminta agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut mereka, persoalan sebesar ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf formal.
“Permintaan maaf tidak otomatis menghapus pelanggaran hukum. Ini bukan soal pribadi, ini soal keutuhan bangsa. Jangan sampai persoalan serius diselesaikan hanya dengan materai sepuluh ribu rupiah,” ujarnya.
Situasi ini terasa ironis, mengingat di tingkat nasional maupun daerah, para pemimpin lintas partai telah menunjukkan sikap sejuk dan saling merangkul.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah beberapa kali bertemu dengan pimpinan partai lain untuk meredam tensi politik pasca pemilu. Di Bali, Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan duduk bersama, menunjukkan kepada publik bahwa perbedaan pilihan politik tidak harus berujung pada konflik.
Namun di tengah suasana harmonis itu, justru ada seorang kepala desa yang memicu kegaduhan.
“Para pemimpin kita sudah memberi contoh baik. Tapi tiba-tiba ada oknum di tingkat bawah yang justru mencederai semangat itu,” kata dia.
Laporan yang dilayangkan ke Polres Buleleng telah diterima. Gerindra Buleleng saat ini memilih untuk menunggu proses hukum berjalan dan berharap aparat bisa bekerja secara profesional dan adil.
“Kami tidak ingin memperpanjang kegaduhan. Tapi kami juga tidak bisa diam. Langkah hukum ini adalah bentuk tanggung jawab kami menjaga persatuan,” tegasnya.
Ia pun berharap, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin komunitas di daerah. Harja mengimbau agar kepala desa, lurah, dan tokoh masyarakat menjaga ucapan serta sikap di ruang publik, karena setiap kata yang dilontarkan bisa berdampak luas.
“Semoga ini yang terakhir. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Jangan karena ego pribadi, bangsa ini jadi terpecah. Itu Catatan kami,” tutupnya. ***
Editor : Dian Suryantini