BALIEXPRESS.ID – Fraksi Nasional Solidaritas DPRD Kabupaten Klungkung memberikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7/2025).
Dalam penyampaiannya, fraksi ini menyoroti tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah serta meminta penjelasan atas sejumlah capaian belanja yang tidak berjalan optimal.
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi Nasional Solidaritas mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung atas laporan keuangan tahun 2024. Namun demikian, fraksi ini menegaskan pentingnya tindak lanjut dan perbaikan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Salah satu sorotan utama adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja operasional. Berdasarkan data dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), PAD Kabupaten Klungkung tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp419 juta, sementara belanja operasional sebesar Rp1,14 triliun. Artinya, PAD hanya mampu membiayai 36,69 persen dari total belanja operasional.
“Dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, kami mendorong inovasi dan intensifikasi PAD agar ke depan dapat mencakup minimal 50 persen dari belanja operasional,” tegas I Wayan Mudayana saat membacakan pandangan umum fraksi Nasional Solidaritas pada Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Rabu (9/7/2025).
Fraksi ini juga mempertanyakan efektivitas aplikasi CETAR yang digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Meskipun telah diberlakukan sistem self-assessment untuk retribusi dan pajak daerah, data menunjukkan masih terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp1,35 miliar, terutama dari sektor jasa perhotelan dan makanan-minuman. Mereka meminta evaluasi atas pendataan wajib pajak yang dinilai belum optimal.
Selain soal pendapatan, Fraksi Nasional Solidaritas menyoroti realisasi belanja pada sejumlah sub-kegiatan di Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang tercatat nihil atau 0 persen. Kegiatan tersebut antara lain pengadaan perlengkapan peserta didik, pelatihan tenaga pendidik, hingga rehabilitasi perpustakaan dan gedung pendidikan nonformal.
“Dengan realisasi belanja yang 0 persen, kami mempertanyakan bagaimana capaian kinerja dari program-program tersebut. Kami minta penjelasan dari saudara Bupati,” ujar Mudayana.
Fraksi Nasional Solidaritas menutup pandangan umumnya dengan harapan agar masukan yang disampaikan dapat dijadikan perhatian serius demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. (*)