BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama warga kurang mampu.
Salah satu langkah nyatanya adalah melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan hunian yang layak, sehat, dan aman.
Untuk tahun 2026 mendatang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Buleleng telah mengusulkan sebanyak 418 unit rumah ke dalam sistem perencanaan daerah (SIPD) untuk mendapat bantuan RTLH.
Jumlah ini bukan sembarangan, melainkan hasil verifikasi ketat dari 1.326 usulan yang masuk dari desa-desa di seluruh wilayah Buleleng.
“Dari ribuan usulan, kami lakukan seleksi berdasarkan kelengkapan administrasi dan kondisi fisik rumah. Yang benar-benar memenuhi syarat hanya 418 unit. Dan besar kemungkinan semuanya bisa ditangani pada 2026,” jelas Kepala Dinas Perkimta, Nyoman Surattini, Senin (28/7).
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan langsung di lapangan oleh tim dari Perkimta. Mereka tidak hanya memeriksa dokumen, tapi juga turun langsung ke rumah warga yang diusulkan untuk memastikan kondisinya.
Hasilnya, sebagian besar rumah yang lolos verifikasi memang dalam kondisi rusak berat dan sangat membutuhkan bantuan.
Bantuan RTLH ini menggunakan skema bantuan sosial senilai Rp20 juta per unit rumah. Namun, dana tersebut tidak langsung diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima.
Pemerintah telah menyiapkan sistem pencairan melalui rekening khusus atas nama penerima bantuan. Dana hanya bisa dicairkan secara bertahap, sesuai dengan progres pembangunan rumah.
“Dana bantuan tidak bisa diambil tunai begitu saja. Pencairannya bertahap, dan khusus untuk dana tukang sebesar Rp2,5 juta hanya bisa dicairkan setelah rumah benar-benar selesai dibangun,” tegas Surattini.
Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan program RTLH tahun 2025, sebanyak 111 unit rumah sedang dalam proses pembangunan.
Sekitar 50 persen di antaranya telah selesai, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, terdapat tambahan 20 unit rumah lagi yang akan dikerjakan melalui anggaran perubahan tahun ini.
“Target penyelesaian tetap di akhir tahun. Kalau pun ada yang lewat sedikit, itu masih bisa ditoleransi karena ini bantuan sosial. Yang penting tuntas dan kualitasnya baik,” tambahnya.
Surattini juga mengingatkan masyarakat bahwa pengajuan bantuan RTLH tidak bisa dilakukan secara pribadi.
Semua usulan harus melalui pemerintah desa. Menurutnya, kepala desa adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya, sehingga proses ini dinilai lebih akurat dan efisien.
“Yang paling tahu kondisi rumah warga adalah kepala desa. Makanya kami hanya menerima usulan resmi dari desa. Saat verifikasi pun kami selalu didampingi aparat desa,” ujarnya.
Batas waktu pengajuan usulan RTLH untuk tahun anggaran 2026 adalah Maret 2025. Karena itu, pihaknya rutin mengadakan sosialisasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui zoom meeting yang diikuti oleh seluruh perbekel dan lurah se-Buleleng.
Di akhir wawancara, Surattini berharap seluruh pihak, baik masyarakat penerima bantuan maupun perangkat desa, bisa bekerja sama dengan baik demi kelancaran program.
“Kami berharap warga penerima dan aparat desa punya semangat yang sama, dari saat mengusulkan hingga rumah selesai dibangun. Ini bantuan sosial, jadi tanggung jawab juga ada di penerima. Kalau semuanya serius dan bertanggung jawab, pasti program ini bisa sukses,” tutupnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna