BALIEXPRESS.ID-Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong rupanya belum sepenuhnya meredakan kegaduhan publik.
Alih-alih membawa ketenangan, langkah ini justru memunculkan diskusi baru di media sosial yang mempertanyakan urgensi dan kejelasan keputusan tersebut.
Baca Juga: BKK Fokus Destinasi Wisata Rakyat, Klungkung Minta Perhotelan Jangan Dikesampingkan
Melalui media sosial, terutama di kolom komentar unggahan anggota DPR RI Ahmad Sahroni, publik melontarkan berbagai pertanyaan hingga kritik tajam terhadap proses hukum dan motif di balik pemberian abolisi.
Sahroni sendiri sebelumnya menyatakan rasa bangganya atas langkah Presiden Prabowo, dan menyebut keputusan tersebut sebagai wujud kepemimpinan bijak untuk meredam kegaduhan politik nasional.
Namun, sejumlah warganet tidak sependapat. Mereka menilai bahwa kasus Tom Lembong justru menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
Baca Juga: Dampak Pembongkaran Bangunan di Pantai Bingin, Disperinaker Badung Catat 136 Pekerja Terdampak
“Bukan gaduh atau tidak gaduh, tapi masalahnya bersalah atau tidak? Kalau memang bersalah kenapa harus diberi abolisi? Kalau tidak bersalah, kenapa harus divonis?” tulis akun @sandy_purnama0712, dikutip Jumat (1/8).
“Emang harusnya bebas sih, Bang. Lah nggak salah, ngapain ditahan?” tanya akun @sandaranhati.
“Bikin api sendiri, matiin sendiri. Hari gini emang paling enak main pahlawan-pahlawanan,” sindir akun @akhlanrap_24 yang menyayangkan narasi ‘penyelamatan’ seolah-olah jadi bentuk heroisme.
Kritik tidak hanya tertuju pada isi keputusan, tetapi juga pada proses di balik layar.
Sejumlah warganet mulai berspekulasi tentang kemungkinan adanya lobi politik atau "win-win solution" yang menjadi dasar pemberian abolisi terhadap Lembong.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Puji Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti, Sebut Upaya Hindari Kegaduhan Politik
Nama-nama pihak yang disebut berperan dalam mendorong pengampunan pun mulai berseliweran di berbagai ruang diskusi daring.
Keraguan publik turut diperkuat oleh fakta bahwa dalam 23 kali persidangan kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong, tidak satu pun bukti menunjukkan bahwa ia memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini membuat banyak netizen menilai bahwa abolisi seolah hanya memperbaiki kesalahan dari proses hukum yang keliru sejak awal.
Di tengah gelombang kritik, keputusan Presiden Prabowo dinilai oleh sebagian kalangan—termasuk Ahmad Sahroni—sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan mencegah kegaduhan berkepanjangan.
“Presiden hanya fokus kepada kesejahteraan rakyat Indonesia,” tulis Sahroni dalam unggahannya di akun @ahmadsahroni88.
Namun, respons dari warganet menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut ketenangan politik, tetapi juga konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum. Mereka menginginkan hukum yang adil dan tidak dijadikan alat kompromi politik.
Editor : Wiwin Meliana