SINGARAJA, BALI EXPRESS - Rencana aksi massa yang sempat mengundang perhatian publik di Singaraja akhirnya resmi dibatalkan. Lima organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Buleleng, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), bersama korlap dan ketua aksi, sepakat untuk menghentikan langkah turun ke jalan. Sebagai gantinya, mereka memilih jalur audiensi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di DPRD Buleleng, Senin (1/9).
Keputusan itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada Senin (1/9/2025) dini hari di Singaraja. Surat tersebut diteken oleh Didit Kurniadi (Ketua Umum HMI Cabang Singaraja), Muhammad Baidowi (Ketua Umum PC PMII Buleleng), Awang Yonar Prakosa (Sekretaris Umum PC IMM Buleleng), Farid Ari Setiawan (Ketua Aksi), dan Dyka Royan Khairul Akbar (Korlap).
Didit Kurniadi menjelaskan, keputusan membubarkan Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara) diambil setelah mencermati perkembangan informasi yang beredar sejak Minggu malam (31/8/2025). Menurutnya, ada indikasi penyusupan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hingga membuat isu aksi massa melebar ke arah yang merugikan.
“Pamflet aksi yang beredar itu sebenarnya masih mentah, belum finalisasi. Tapi sudah bocor ke publik, bahkan memunculkan framing yang tidak sehat. Dari situ kami mencurigai ada pihak luar yang masuk dan menunggangi gerakan kami,” ungkap Didit.
Baca Juga: Soal Demo, Pelaku Pariwisata Bali Minta Warga Tak Terprovokasi, “Ingat, Kita Hidup dari Pariwisata”
Atas dasar itu, para pimpinan organisasi sepakat membubarkan aliansi Ambara pada Senin dini hari pukul 01.20 WITA. Dengan demikian, aksi turun ke jalan yang semula direncanakan pukul 13.00 WITA dari GOR Bhuwana Patra dibatalkan.
Meski aksi massa batal digelar, mahasiswa menegaskan tuntutan mereka tetap akan disampaikan. Hanya saja, jalurnya melalui audiensi resmi di DPRD Buleleng. Ada lima isu yang mereka bawa, yaitu Aksi solidaritas untuk Afan Kurniawan, Evaluasi SOP penanganan aksi massa, Sorotan terhadap tunjangan DPR, Kajian terkait Undang-Undang TNI/Polri dan Isu lokal di Buleleng, meliputi pendidikan, infrastruktur, dan persoalan pengelolaan sampah.
Menurut Awang Yonar Prakosa, Sekretaris Umum PC IMM Buleleng, menyatakan kelima isu itu tidak asal dibuat.
Polemik di media sosial sempat menyudutkan mahasiswa sebagai gerakan provokatif. Tudingan itu langsung dibantah oleh para pimpinan Cipayung Buleleng.
“Kami tegaskan, kami bukan organisasi provokatif. Kami tidak ingin ada anarkisme. Kami bawa kajian, bukan kericuhan. Jadi framing yang menyebut kami FOMO atau ikut-ikutan aksi di luar itu tidak benar,” ujar Didit Kurniadi.
Sementara itu, Klian Desa Adat Buleleng, Nyoman Sutrisna, menyampaikan pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah menjaga kondusivitas. Pecalang dari 14 banjar adat di Buleleng juga telah disiagakan untuk membantu pengamanan.
“Kami hanya sebagai pendukung. Yang utama tentu tentara dan kepolisian. Tapi kami instruksikan pecalang untuk standby, serta mengimbau warga tidak ikut-ikutan dalam aksi. Aspirasi mahasiswa dipersilakan, asal disampaikan dengan santun,” kata Nyoman. ***
Editor : Dian Suryantini