BALIEXPRESS.ID – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa tunjangan bagi anggota DPRD Bali, termasuk tunjangan transportasi dan perumahan, akan tetap diberikan.
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan terkait sejumlah daerah dan DPR RI yang mencabut tunjangan serupa.
“Saya kira kita mengadopsi daripada regulasi. Siapapun penyelenggara negara baik dari pusat maupun tingkat banjar, itu tata kelolanya itu adalah berdasarkan regulasi. Sepanjang regulasi itu ada dan kemampuan keuangan daerah dan itu adalah merupakan hak sesuai dengan regulasi yang kita harus beri,” kata Giri Prasta.
Menurutnya, tunjangan tersebut tidak serta-merta dihapuskan, melainkan tetap berjalan dengan mekanisme evaluasi secara berkala.
Baca Juga: Pemprov Bali Siapkan Aplikasi Khusus untuk Driver Pariwisata
“Saya kira tetap. Saya kira tetap. Kenapa saya berani katakan tetap? Nanti tetap juga akan dilakukan evaluasi. Tetapi bagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak keluar daripada regulasi,” ujarnya.
“Contoh misalkan nih, contoh misalkan ketika kami eksekutif nih, menolkan sesuai dengan regulasi, kami dipitun. Yang jadi masalah itu nantikan kami. Itu adalah melaksanakan wewenang yang sewenang-wenang. Maka cara melawan hukum kan gampang. Jawabannya hanya satu, maaf, jangan dilanggar. Sudah,” imbuhnya.
Terkait besaran tunjangan yang dinilai masyarakat cukup tinggi, yakni mencapai Rp50 juta hingga Rp60 juta sesuai Peraturan Gubernur terakhir, Giri Prasta menyebutkan hal itu tetap akan ditinjau ulang.
“Nanti kita evaluasi. Evaluasi sesuaikan dengan kebutuhan, realitas. Dan begitu juga kita akan melihat juga. Karena ini berimplikasi dengan salah satu inflasi. Inflasi salah satu contoh bagaimana kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain sebagainya. Dan kami pun ingin memberikan semua, kalau bisa itu semua sampai ke tingkat bawah,” jelasnya.
Baca Juga: Tim Abdimas UAJY Dampingi UMKM Tepus, Tingkatkan Pemahaman Penentuan Harga Produk
Ia menekankan, Pemerintah Provinsi Bali rutin melakukan rapat dan inspeksi lapangan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Kalau ada pergeseran, ada pergeseran maka kita Provinsi Bali selalu menjaga satu kota delapan kabupaten terhadap inflasi ini. Kami rapat rutin tengah hari itu bahkan kita melakukan sidak. Jangan sampai maaf ya, yang tidak bisa kita tanggulangi agak susah di Bali ini hanya cabe aja. Sama bawang merah,” ungkapnya.
Mengenai waktu evaluasi tunjangan, Giri Prasta menegaskan prosesnya sudah berjalan.
“Sudah jalan. Sudah jalan,” katanya.
Ketika ditanya soal kemungkinan adanya penolakan dari anggota DPRD terkait rencana evaluasi tersebut, ia menilai koordinasi menjadi kunci.
Baca Juga: Kerap Jadi Lokasi Trek-Trekan, AWK Minta PKB Ditertibkan: Lanjut Bangun atau Jadi Sirkuit
“Jadi teman-teman DPR. Saya kira yang namanya protes apapun itu kan cukup koordinasi. Apa sih yang tidak bisa kita komunikasikan? Karena kita terbuka untuk siapapun. Sebagai pejabat harusnya seperti itu. Aspirasi apalagi,” pungkasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti