BALIEXPRESS.ID – Polemik penutupan akses jalan oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Banjar Dharma Giri, Desa Ungasan, terus menjadi sorotan publik.
Meski warga telah mengadukan hal ini ke DPRD Bali sejak sepekan lalu (22/9), rekomendasi dari lembaga legislatif tersebut belum juga dijalankan.
Baca Juga: Carles Kritik Keras Rencana Kapal Pesiar di Danau Batur Kintamani, Ingatkan Aspek Sekala-Niskala
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace, akhirnya ikut angkat bicara terkait kisruh tersebut.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus memberikan ruang bagi masyarakat.
“Saya tidak tahu status jalan. Ada yang mengatakan itu jalan negara. Silakan diselesaikan dengan baik. Kita sangat mendukung suasana yang kondusif,” ujar Cok Ace, Sabtu (28/9/2025).
Meskipun ia mengaku belum mengetahui secara pasti status kepemilikan lahan jalan yang kini ditutup oleh pihak GWK, Cok Ace menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan berimbang.
Baca Juga: Sosok Gung Ayu di Tiktok: Klaim Bisa Ramal Masa Depan, Kini Diduga Gunakan Identitas Palsu
“Kalau memang tanah negara, seharusnya beri ruang lebih luas kepada masyarakat. Tapi andaikan pun milik perorangan, tetap berikan ruang,” tegasnya.
Sebagai tokoh masyarakat dan mantan Wakil Gubernur Bali, Cok Ace juga mengingatkan agar situasi ini tidak dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai membahayakan warga.
“Harapannya tidak ada warga yang sampai celaka karena tidak punya jalan keluar. Jangan sampai seperti itu. Di Bali tidak ada yang namanya ‘karang empet’. Semoga segera ada solusi,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster juga memberikan tanggapannya. Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara kaku dan formal, melainkan harus melalui pendekatan kultural dan penuh harmoni.
Baca Juga: Gubernur Koster Temui Menteri Imigrasi, Minta Dukungan PWA dan Ungkap Turis Nakal
Koster mengungkapkan bahwa jalan yang dipermasalahkan memang sejak lama menjadi akses utama warga setempat, meskipun lahan tersebut kini telah menjadi bagian dari kawasan GWK.
“Kalau manajemen GWK bersikukuh dengan pendekatan formal, masyarakat dan GWK akan terus berbenturan. Jangan jadikan masyarakat sebagai musuh,” tegas Koster.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Ungasan, termasuk Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa dan anggota DPRD Badung Wayan Sugita Putra, untuk mencari titik temu.
“Tata dia supaya menjadi baik. Kalau bermusuhan dengan masyarakat, itu nggak akan kondusif. Selamanya akan bermasalah. Jadi harus bijak,” tambahnya.
Baca Juga: Heboh di Tiktok! Sosok Gung Ayu Diduga Fiktif dan Gunakan Wajah Orang Lain, Kini Akunnya Hilang
Hingga kini, warga Banjar Dharma Giri masih menantikan solusi atas pemagaran jalan tersebut. Mereka berharap ada tindakan nyata dari DPRD maupun Pemprov Bali untuk membuka kembali akses yang sudah puluhan tahun mereka gunakan.
Masyarakat berharap agar pihak GWK dapat membuka dialog dan mempertimbangkan dampak sosial dari penutupan akses jalan tersebut.
Editor : Wiwin Meliana