BALIEXPRESS.ID- Pemkab Bangli menghadapi tantangan berat pada tahun 2026.
Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah.
Padahal, hingga kini Bangli masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun antardaerah.
Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menyebut pemotongan paling signifikan terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sektor kesehatan dan pendidikan.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola belanja.
Menurutnya, DAU pendidikan yang pada 2025 mencapai Rp30 miliar, tahun depan hanya dikucurkan sekitar Rp5 miliar.
Sementara itu, DAU kesehatan juga turun drastis dari Rp33 miliar menjadi Rp4 miliar. “Ini memang menjadi problem bagi kami,” jelas Riana, Kamis (2/10/2025).
Diakuinya, penurunan DAU kesehatan berimbas langsung pada program JKN-KIS.
Setiap tahun, pemerintah daerah membutuhkan sekitar Rp47 miliar untuk iuran JKN-KIS kategori PBI.
Selama ini pembiayaan tersebut sangat bergantung pada DAU kesehatan, meskipun tidak sepenuhnya.
Dengan turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat, iuran JKN kini harus ditopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber lain.
Pemerintah daerah juga harus memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai membayari orang yang sudah meninggal,” tegas Riana.
Riana mengingatkan dunia usaha agar berperan aktif. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pengusaha untuk menanggung kepesertaan JKN-KIS bagi para karyawannya. Dengan begitu, beban APBD dapat berkurang.
Di sisi lain, Pemkab Bangli kini juga berupaya menggenjot pendapatan dari PAD.
Menurut pejabat asal Desa Kayubihi ini, bupati sudah mengumpulkan seluruh kepala OPD penghasil untuk diminta berinovasi dalam meningkatkan PAD sesuai aturan yang berlaku.
Riana menyebut masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan, seperti retribusi parkir tepi jalan maupun pengelolaan daya tarik wisata.
Dengan adanya penambahan PAD, maka ketergantungan dari pusat bisa dikurangi.
“Bangli itu tidak bisa lepas dari dana transfer, baik pusat maupun antardaerah. Kalau menghilangkan juga tidak mungkin, tetapi mengurangi ketergantungan itu yang kami lakukan melalui peningkatan PAD,” jelasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan