BALIEXPRESS.ID - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa (14/10) kembali memanggil pihak manajemen GWK.
Hal ini untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait penutupan akses jalan, melalui dialog dan mencari penyelesaian yang konstruktif.
Pertemuan yang dihadiri Komisaris Utama GWK Mayjen Purn. Sang Nyoman Suwisma, berlangsung di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan, pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak pengelola GWK.
“Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah memanggil pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian tertulis (hitam di atas putih) berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemkab Badung.
Baca Juga: Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mangku Luwes Habisi Nyawa Komang Alam di Persidangan
Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.
“Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.
Bupati Adi Arnawa menegaskan, penyelesaian persoalan ini tidak hanya bertujuan menjaga aksesibilitas masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keharmonisan sosial di wilayah Ungasan.
Baca Juga: Pemkab Klungkung Terima Naskah Hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Bali
Melalui kesepakatan ini, Bupati Adi Arnawa berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif, serta hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Pemerintah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga