BALIEXPRESS.ID – Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) mendorong seluruh provinsi anggota untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah melalui penyusunan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Gabungan FKD-MPU Tahun 2025 yang digelar di Sanur, Denpasar, Senin (20/10).
Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama (Sekber) FKD-MPU, Halilul Khairi, mengatakan rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkretisasi hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan.
“Kita ingin menindaklanjuti supaya kerja sama ini menjadi konkret. Jadi, kita sebelumnya 5 tahun yang lalu kita evaluasi, salah satu kelemahannya adalah PKS itu tidak diikuti dengan rencana aksi yang konkret sehingga dia berhenti sampai di situ,” ujarnya.
Baca Juga: Pasamuhan Alit 2025 Angkat Isu Ketahanan Budaya di Tengah Gempuran Pariwisata
Ia menjelaskan, kini setiap provinsi anggota FKD-MPU diminta menyiapkan rencana aksi tahunan agar kegiatan kerja sama dapat terencana dan masuk dalam penganggaran masing-masing daerah.
Sebanyak 10 provinsi tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
“Sekarang kita ingin semua daerah yang memiliki kerja sama, baik 10 provinsi atau hanya 2–3 provinsi saja, itu membuat rencana aksi tahun depan dia melakukan apa, tahun kedua apa, sampai 5 tahun ke depan,” kata Halilul.
Menurutnya, penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Baca Juga: Ratusan Modifikator Tunjukkan Kreativitas Tanpa Batas di Mal Bali Galeria
“Kalau memerlukan anggaran dari pemerintah daerah masing-masing, mereka akan menyiapkan. Misalnya kalau kita akan melaksanakan temu dagang atau temu bisnis 10 provinsi akan bertemu. Misalnya tahun depan ada acaranya di Jawa Tengah, maka seluruh provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membawa binaan-binaan bisnisnya di daerahnya,” terangnya.
Halilul mencontohkan, kerja sama serupa sebelumnya pernah menghasilkan nilai ekonomi signifikan.
“Bayangkan 10 provinsi. Kemarin ada Jawa Timur dengan satu provinsi, di Maluku kalau tidak salah itu, itu perjanjian dapat lebih dari ratusan triliun apalagi kalau 10. Itu penggerakkan ekonominya luar biasa,” katanya.
Selain sektor perdagangan, kerja sama juga akan dikembangkan di bidang pariwisata, UMKM, hingga ketahanan pangan.
Ia mengungkapkan, salah satu rencana konkret adalah kolaborasi DKI Jakarta dengan NTT dalam pengolahan dan pemotongan sapi.
“Pangan ini tidak 10-10nya tapi beberapa daerah misalnya Jakarta dengan Jawa Tengah, Jawa Barat kemudian juga dengan NTT itu misalnya NTT itu sapi. Tahun depan mungkin Jakarta akan membangun pengolahan atau pemotongan sapi di NTT supaya lebih hemat,” ungkapnya.
Baca Juga: Kecelakaan Tunggal di Jembatan Sanggulan Tabanan, Satu Tewas dan Dua Luka Usai Motor Oleng
FKD-MPU juga menekankan pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana antarprovinsi.
Halilul mencontohkan dukungan provinsi lain kepada Bali saat bencana banjir terjadi baru-baru ini.
“Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum kerja sama seperti FKD-MPU sangat bermanfaat, khususnya dalam memperkuat koordinasi antarprovinsi dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Tata Letak Penunggun Karang: Berstana di Barat Laut Natah, Posisi Menghadap Selatan
“Kerja sama ini yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama yang diinisiasi oleh sekretariat bersama. Contoh tadi kan banyak juga disampaikan oleh beliau. Saya karena ini dulu waktu saya di Dinsos itu kalau pemulangan orang terlantar contoh itu ya. Sekarang di sini Dinsos kita fokuskan menyangkut tindak pidana perdagangan orang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola kerja sama semacam ini telah terbukti efektif dalam memastikan sinergi lintas daerah, terutama dalam pemulangan korban perdagangan orang maupun orang terlantar.
Selain sektor sosial, Dewa Mahendra juga menyinggung kerja sama di bidang pariwisata dan UMKM yang dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal antarprovinsi.
Menurutnya, kerja sama tersebut serupa dengan kegiatan serupa di provinsi lain seperti DKI Jakarta yang mengangkat produk daerah melalui kegiatan di kawasan Kota Tua.
“Itu salah satu pengakan bangkit dan mengangkat yang namanya dari sisi peningkatan UMKM juga. Jelas dan pasti bagaimana tingkatkan untuk ekonomi kita,” tambahnya.
Terkait evaluasi terhadap Bali di bidang pariwisata, Dewa Mahendra menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperbaiki aspek kebersihan dan penanganan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga citra pariwisata.
Baca Juga: Buleleng Matangkan Persiapan Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Vovinam 2025
Lebih lanjut, ia menyebut, saat ini Pemprov Bali juga menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah di daerah wisata.
“Apalagi sebentar ini ya kita tunggu ajalah karena ada waste energinya ini kan kita tunggu lagi. Ini kan untuk mengurusi salah satu indikator dalam sisi pengurangan peringkat ataupun indikator penilaian kemarin,” ujarnya.(***)
Editor : Rika Riyanti