BALIEXPRESS.ID– DPD Partai Gerindra Bali menyatakan dukungan terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap tersebut ditegaskan sejalan dengan keputusan DPP Gerindra serta pandangan Fraksi Gerindra di DPR RI.
Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, mengatakan posisi partai di daerah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Namun demikian, ia menekankan bahwa perhatian terhadap kondisi nasional tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Go International! INSTIKI Buka Peluang Student Exchange ke Malaysia, Gandeng 7 Universitas Top
“DPD Gerindra Bali sejalan sepenuhnya dengan keputusan DPP dan sikap Fraksi Gerindra di DPR RI. Kami mendukung mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah dan pernah berlaku di Indonesia. Namun kami juga ingin menegaskan, di tengah situasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, prioritas bangsa saat ini tetap pemulihan dan solidaritas untuk masyarakat terdampak,” ungkap De Gadjah, Sabtu (17/1/2025).
De Gadjah menjelaskan, dukungan terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD dilandasi sejumlah pertimbangan strategis, bukan semata-mata alasan efisiensi anggaran.
“Alasan kami cukup jelas. Pertama, efisiensi anggaran dan penurunan biaya politik. Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan,” katanya.
Ia menyebut, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai mampu menciptakan stabilitas politik di daerah karena prosesnya berlangsung secara deliberatif. Selain itu, mekanisme ini dinilai dapat memastikan kepala daerah terpilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar popularitas.
Menanggapi isu kedaulatan rakyat, De Gadjah menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD tetap berada dalam koridor demokrasi.
Baca Juga: Berlibur di Bali, Mahasiswa dan Pegawai Hotel Bobol Konter Hp di Denpasar, 6 Ponsel Raib
“Tetap sejalan. DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilu legislatif. Jadi ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah, itu adalah bentuk penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil yang mereka pilih sendiri.
Demokrasi tidak hilang, hanya dijalankan melalui mekanisme perwakilan yang juga sah secara konstitusi,” paparnya.
Ia juga menilai kualitas demokrasi lokal di Bali tetap terjaga meski Pilkada dilakukan melalui DPRD, termasuk dari sisi partisipasi publik.
“Partisipasi masyarakat tetap ada, hanya bentuknya berbeda. Dalam mekanisme melalui DPRD, masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui fraksi-fraksi, mengawasi prosesnya, dan memastikan transparansi. Dengan biaya politik yang lebih rendah, kita justru membuka ruang agar calon kepala daerah lebih fokus bekerja untuk masyarakat, bukan tersandera biaya kampanye. Jadi kualitas demokrasi tetap terjaga, bahkan bisa lebih substantif,” ujarnya.
Terkait apakah sikap tersebut murni mengikuti arahan pusat atau juga mempertimbangkan kondisi daerah, De Gadjah menegaskan keduanya berjalan beriringan.
“Sikap kami sepenuhnya mengikuti arahan DPP. Namun tentu kami melihat konteks Bali: stabilitas politik, efektivitas pemerintahan daerah, dan efisiensi anggaran adalah hal penting bagi masyarakat Bali.
Mekanisme Pilkada melalui DPRD bisa mendukung kepemimpinan yang lebih stabil, lebih fokus bekerja, dan lebih sesuai dengan kebutuhan tata kelola daerah,” ujarnya.
De Gadjah menegaskan, tujuan utama partai adalah menghadirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas, terutama di tengah situasi nasional yang membutuhkan perhatian bersama.
“Pada akhirnya, apa pun mekanisme yang dipilih, fokus kami adalah menghadirkan pemimpin daerah yang efektif, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat.
Dan dalam situasi bangsa saat ini, kami juga menekankan bahwa pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar harus tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.(ika)
Editor : Wiwin Meliana