BALIEXPRESS.ID – Wajah pariwisata Bali Utara bersiap mengalami transformasi besar.
Penataan kawasan Lovina resmi dimulai melalui peletakan batu pertama di Pantai Tasik Madu, Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Selasa (3/3/2026).
Proyek strategis ini mengusung misi mengubah ikon pariwisata Buleleng menjadi destinasi yang lebih komprehensif, modern, dan tetap berpijak pada kearifan lokal.
Langkah ini diambil guna memperkuat daya saing Lovina di tengah ketatnya kompetisi destinasi global.
Fokus utama penataan tidak lagi sekadar pemeliharaan rutin, melainkan perombakan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra mengatakan, penataan yang menelan anggaran sebesar Rp14,1 miliar ini mencakup berbagai aspek krusial yang selama ini menjadi aspirasi para pelaku wisata.
Keempat, sanitasi dan lingkungan dengan penguatan sistem kebersihan lingkungan guna memastikan kawasan tetap asri dan bebas sampah.
"Target akhirnya adalah menciptakan ekosistem wisata yang tertib dan ramah pengunjung," ujarnya.
Dengan infrastruktur yang lebih mumpuni, Lovina diharapkan mampu memberikan pengalaman berwisata yang lebih berkualitas, melampaui sekadar atraksi melihat lumba-lumba di laut lepas.
Meski melibatkan pembangunan fisik yang masif, proyek ini diklaim tetap menjaga identitas asli Bali Utara.
Pemerintah memastikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal menjadi napas dalam setiap jengkal pembangunan.
Keterlibatan masyarakat setempat dan pelaku usaha pariwisata menjadi kunci agar hasil akhir penataan selaras dengan karakter khas Lovina.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng menegaskan bahwa proyek ini dikerjakan oleh penyedia jasa lokal dengan rekam jejak yang teruji.
Penggunaan tenaga inti lokal diharapkan memberikan sentuhan emosional dan kualitas pekerjaan yang lebih detail terhadap tanah kelahiran mereka.
Mengingat besarnya nilai investasi yang digelontorkan, pengawasan ketat diberlakukan untuk menjamin transparansi dan kualitas bangunan.
Proses pengerjaan tidak hanya dipantau oleh dinas terkait, tetapi juga menggandeng aparat penegak hukum dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, hingga Inspektorat.
Upaya ini dilakukan agar setiap rupiah dari anggaran Rp14,1 miliar tersebut benar-benar mewujud menjadi infrastruktur yang kokoh dan bermanfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali Utara. (*)
Editor : I Made Mertawan