BALIEXPRESS.ID - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung memastikan memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemkab Badung dalam menangani persoalan sampah.
Dalam penyampaian di Gedung DPRD Badung, Senin (13/4), dukungan juga termasuk kebijakan penanganan darurat jangka pendek yang tengah dijalankan.
Sekaligus meluruskan polemik terkait unggahan anggota Fraksi Golkar, I Putu Sika Adiputra, mengenai aktivitas pembuangan material kompos di wilayah Desa Penarungan.
Baca Juga: 40 Stand Pameran UMKM Meriahkan HUT Kota Gianyar, Dorong Konsep One Village One Product
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Saskara didampingi Wakil Ketua Fraksi, I Nyoman Karyana dan Sekertaris Fraksi Golkar, I Gede Suraharja menegaskan, sikap fraksinya tetap satu suara mendukung kebijakan Pemkab Badung dalam penanganan sampah, yang dinilai menjadi persoalan strategis bagi daerah pariwisata seperti Badung.
Menurut Saskara, pernyataan Putu Sika di media sosial sebelumnya merupakan bentuk spontanitas sebagai warga yang terdampak langsung di lingkungan Desa Penarungan. Hal ini pun dinilai bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
“Secara prinsip Fraksi Golkar tetap mendukung penuh langkah Pemerintah Badung dalam penanganan sampah. Apa yang disampaikan saudara Putu Sika merupakan spontanitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya,” ujarnya.
Baca Juga: UHN Sugriwa Perkuat Jati Diri Hindu Indonesia Lewat Bimtek Dharmagita di Lampung
Ia menegaskan, persoalan utama yang menjadi perhatian adalah pentingnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak.
Hal ini agar kebijakan penanganan sampah tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
“Yang perlu diperkuat adalah komunikasi intensif kepada masyarakat. Harus ada sosialisasi yang jelas sehingga masyarakat memahami bahwa ini langkah jangka pendek untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Baca Juga: Esports Championship 2026 Meriahkan HUT Ke-255 Kota Gianyar
Meski demikian, Saskara mengaku, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi langkah cepat Pemkab Badung, khususnya Wakil Bupati Badung yang telah turun langsung ke lapangan untuk memediasi persoalan tersebut.
Fraksi Golkar pun berharap polemik yang berkembang dapat diluruskan dan tidak menimbulkan persepsi bahwa partainya menolak program penanganan sampah Pemkab Badung.
"Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Fraksi Golkar tetap satu garis mendukung penanganan sampah yang terstruktur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi menjaga citra pariwisata dan kenyamanan Badung,” jelasnya
Sementara Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, I Putu Sika Adiputra menegaskan, dirinya tidak menolak program penanganan sampah Pemkab Badung.
Namun ia menyoroti minimnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Penarungan sebelum material kompos dibawa ke lokasi.
Menurutnya, keberatan warga muncul bukan karena menolak program pemerintah, melainkan karena merasa tidak dilibatkan sejak awal.
“Kami mendukung program Pemkab Badung. Tetapi masyarakat yang terdampak harus diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat merasa seolah-olah diberikan sampah dulu baru disosialisasikan,” ujar Sika.
Ia menambahkan, Desa Penarungan merupakan desa wisata yang selama ini telah berupaya menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah mandiri.
Karena itu, masyarakat berharap ada keterbukaan informasi terkait pemanfaatan lahan di wilayah mereka untuk penanganan sementara sampah atau kompos.
“Desa Penarungan ini desa wisata. Kami menjaga kebersihan wilayah kami. Maka masyarakat ingin ada penjelasan langsung dari pemerintah kepada warga terdampak, bukan hanya melalui perwakilan,” paparnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga