BALIEXPRESS.ID – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui penguatan regulasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut diwujudkan lewat kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Kunjungan dipimpin Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Sekda Klungkung Anak Agung Lesmana dan jajaran terkait.
Baca Juga: Jaga Tradisi Ngaben di Setra, Desa Adat Beraban Tabanan Beri Subsidi Rp10 Juta
Rombongan diterima Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Klungkung menekankan rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai langkah strategis meningkatkan PAD.
Penyesuaian regulasi ini dinilai penting agar kebijakan fiskal daerah lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi sekaligus memperkuat sistem pemungutan.
Baca Juga: Putus "Tradisi" Konser Artis Nasional, HUT Kota Bangli 2026 Pilih Jalur Hemat Anggaran
“Melalui kunjungan ini kami ingin memastikan perubahan perda memiliki payung hukum yang kuat dan selaras dengan regulasi pusat. Tujuan utamanya menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan dan efisien melalui digitalisasi,” ujar Bupati Satria.
Selain itu, sejumlah program prioritas turut diusulkan, seperti peningkatan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah berbasis teknologi, hingga percepatan pembangunan pelabuhan di kawasan Pesinggahan.
Baca Juga: Tiga Proyek Jalan di Bangli Sepi Peminat, Ketua DPRD Minta Pemkab Bertindak Cepat
“Saya berharap pemerintah pusat dapat menjembatani agar program prioritas ini segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Kemendagri menyambut positif langkah proaktif tersebut. Teguh Narutomo menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pendampingan teknis agar revisi perda berjalan sesuai ketentuan.
“Kami siap memberikan asistensi agar proses revisi perda dapat diselesaikan tepat waktu dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ini menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan lompatan dalam tata kelola keuangan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa berbagai usulan pembangunan dari Pemkab Klungkung akan diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah (RKP). (*)
Editor : I Made Mertawan