BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai bergerak menangani kerusakan jalan di wilayah Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Sejumlah ruas jalan yang berlubang dan rusak parah akibat tingginya intensitas hujan ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, Jumat (22/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Supriatna didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng.
Baca Juga: BRI Hadirkan QRIS Alipay Dinamis Buka Gerbang Transaksi Global bagi Merchant Indonesia
Mereka melihat langsung kondisi jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik dan mendengarkan keluhan masyarakat setempat.
Kerusakan jalan di kawasan itu dinilai semakin membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.
Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
Baca Juga: OPM Serang Pendulang Emas di Yahukimo, Pemerintah Perketat Pengamanan Papua
Di sela peninjauan, Supriatna mengatakan persoalan jalan rusak masih menjadi tantangan besar bagi Pemkab Buleleng.
Ia menyebut panjang ruas jalan rusak di Kabupaten Buleleng mencapai hampir 300 kilometer (Km), baik dalam kategori rusak ringan maupun rusak berat.
Baca Juga: Disnaker Gianyar Gelar Sosialisasi “Berangkat Aman, Bekerja ke Luar Negeri”
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan penanganan secara bertahap meskipun kondisi fiskal daerah masih terbatas.
Setiap tahun, anggaran untuk rehabilitasi dan peningkatan jalan tetap dialokasikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki infrastruktur dasar masyarakat.
“Perbaikan jalan akan terus kami lakukan secara bertahap. Tidak mungkin selesai dalam waktu singkat karena panjang jalan rusak di Buleleng cukup besar. Namun kami berupaya maksimal agar dalam lima tahun kepemimpinan ini persoalan jalan bisa ditangani lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus membagi anggaran ke berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas publik.
Di sisi lain, kenaikan harga material konstruksi turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan jalan.
“Harga aspal sekarang cukup tinggi sehingga mempengaruhi perencanaan pekerjaan. Tapi kami tetap mencari solusi agar penanganan jalan tetap berjalan dan masyarakat tidak terus terganggu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPerkim Buleleng, Adiptha Eka Putra menjelaskan tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar Rp70 miliar untuk penanganan infrastruktur jalan.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Untuk penanganan awal di wilayah Alasangker, kata dia, tim Satgas Sigap Merah Putih akan mulai melakukan patching atau penutupan lubang jalan pada Senin mendatang.
Penanganan difokuskan pada titik-titik yang dinilai paling membahayakan pengguna jalan.
“Kami akan prioritaskan titik yang kerusakannya cukup parah agar bisa segera dilalui masyarakat dengan lebih aman,” jelasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan