BALIEXPRESS.ID - Komitmen mengawal arah pembangunan Bali yang berkelanjutan kembali disuarakan berbagai elemen masyarakat.
Sekitar 200 tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, hingga komunitas adat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Bali, Rabu (3/6), untuk menyampaikan dukungan terhadap kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali.
Audiensi yang berlangsung di Wantilan DPRD Bali itu menjadi ajang dialog antara masyarakat sipil dengan tim Pansus TRAP yang saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan pembangunan di Pulau Dewata.
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, bersama jajaran tim pansus.
Berbagai unsur hadir dalam pertemuan tersebut. Dari kalangan tokoh agama tampak Ida Shri Bhagawan Yogananda. Hadir pula mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya, Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., serta akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Prof. Dr. I Gede Sutarya.
Partisipasi masyarakat juga datang dari komunitas Pulau Serangan, para pengempon pura di kawasan PT Jimbaran Hijau, hingga jajaran Prajaniti Hindu Indonesia dari berbagai kabupaten/kota di Bali.
Keterlibatan generasi muda turut terlihat melalui kehadiran sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa, Institut Seni Indonesia Denpasar, sampai Universitas Saraswati.
Kehadiran mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa isu tata ruang, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan Bali tidak hanya menjadi perhatian kelompok tertentu, melainkan juga menjadi kepentingan generasi penerus.
Koordinator FOR HATI Bali, Dr. Anak Agung Made Sudarsa, SE., SH., MH., mengatakan forum tersebut lahir dari keresahan terhadap sejumlah persoalan pembangunan di Bali, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, pembangunan kawasan pariwisata, hingga keberadaan kawasan suci dan kawasan ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.
FOR HATI Bali, kata dia, mengusung semangat “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali” sebagai gerakan sosial untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga identitas dan keberlanjutan Bali.
“Forum ini lahir sebagai gerakan moral dan sosial untuk mengawal pembangunan Bali agar tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan,” katanya saat diwawancara di lokasi.
Ia menilai, audiensi tersebut bukan semata forum penyaluran aspirasi, tetapi juga menjadi penanda meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga: Pergub Baru Perkuat Bahasa Bali dan Kearifan Lokal, Koster Siapkan SDM Bali Unggul Berakar Budaya
Menurut FOR HATI Bali, pengawasan yang konsisten diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, serta kepentingan masyarakat lokal.
Salah satu isu yang mengemuka dalam audiensi yakni kondisi Pulau Serangan yang belakangan menjadi perhatian publik.
FOR HATI Bali memandang dukungan terhadap Pansus TRAP sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan Bali secara menyeluruh, termasuk memastikan pengawasan terhadap kawasan Pulau Serangan berjalan berkelanjutan.
Di tengah derasnya investasi dan pembangunan di Bali, FOR HATI Bali berharap pengawasan terhadap proyek-proyek strategis dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.
Baca Juga: Boris Kopitovic Resmi Tinggalkan Bali United, Sumbang 14 Gol dalam 18 Bulan
Pelibatan publik dinilai penting dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan, dan warisan budaya Bali.
Dukungan FOR HATI Bali menambah daftar keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal kerja Pansus TRAP DPRD Bali.
Kolaborasi antara legislatif, akademisi, tokoh agama, masyarakat, dan kalangan muda dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga pembangunan Bali tetap berjalan selaras dengan nilai budaya, spiritualitas, serta keseimbangan alam.(***)
Editor : Rika Riyanti