BALIEXPRESS.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali mulai menyusun langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme insan pers di Pulau Dewata. Upaya tersebut menjadi perhatian serius di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait praktik jurnalistik yang dinilai tidak sesuai etika, termasuk maraknya pihak yang mengatasnamakan wartawan tanpa memiliki kompetensi yang jelas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konferensi Kerja PWI Bali periode 2025–2030 yang digelar di Denpasar, Sabtu (6/6), dengan mengusung tema “Pers Profesional, Kuat, dan Berdaulat.”
Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana, mengatakan kepengurusannya akan memfokuskan program kerja pada penguatan organisasi sekaligus peningkatan kualitas anggota. Menurutnya, profesionalisme wartawan harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para jurnalis.
Baca Juga: Gerindra Bali Serentak Laporkan Akun Rachel Rachel ke Polisi
“Wartawan yang sejahtera akan lebih leluasa menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya. Dalam pemaparan program kerja, Dira menjelaskan bahwa tahun pertama kepengurusan akan diarahkan untuk konsolidasi internal organisasi. Fokus utamanya mencakup pembenahan struktur kepengurusan, penataan sistem kerja, hingga verifikasi dan pendataan ulang anggota guna memastikan administrasi organisasi berjalan tertib.
Setelah fondasi internal dinilai kuat, pada tahun kedua PWI Bali akan memperluas fokus ke penguatan jejaring dan kemitraan. Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu berencana mempererat hubungan dengan berbagai pihak yang selama ini telah menjadi mitra strategis, sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang dapat mendukung eksistensi dan peran pers di Bali.
Di bidang pendidikan dan peningkatan kompetensi, PWI Bali juga menyiapkan program sosialisasi kode etik jurnalistik dan kode perilaku organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) akan lebih digencarkan agar anggota memiliki standar kemampuan yang terukur dan diakui secara profesional.
Baca Juga: Pemerintah Optimistis Rupiah Menguat, Didukung Fundamental Ekonomi yang Stabil
Menurut Dira, sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kualitas profesi wartawan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.
Tak hanya itu, program pendataan anggota secara menyeluruh juga disiapkan sebagai dasar perlindungan hukum bagi anggota PWI. Data yang valid akan menjadi acuan organisasi dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh pendampingan maupun bantuan hukum ketika menghadapi persoalan terkait tugas jurnalistik.
“Pendataan ini penting agar organisasi memiliki dasar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada anggota,” tegasnya. Sementara dalam aspek penegakan disiplin, PWI Bali memastikan seluruh proses akan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Setiap dugaan pelanggaran oleh anggota akan ditangani melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan di Dewan Kehormatan Provinsi.
Selain Dewan Kehormatan di daerah, kini PWI juga memiliki Majelis Kehormatan Internal di tingkat pusat yang berfungsi menangani berbagai persoalan yang muncul di lingkungan organisasi.
Menutup konferensi kerja tersebut, Dira menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten dan kota se-Bali atas dukungan yang selama ini diberikan kepada PWI. Dukungan tersebut dinilai berperan penting dalam menunjang berbagai program organisasi dan memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Melalui agenda penguatan jejaring yang akan dijalankan pada tahun kedua kepengurusan, PWI Bali bertekad menjaga sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung perkembangan pers yang sehat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
Editor : I Gede Paramasutha