BALIEXPRESS.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bertempat di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6).
Menurut Gubernur Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor.
"Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting," ujarnya.
Ia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan.
Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional.
"Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah," tegasnya.
Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026.
Ia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan.
"Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah," katanya.
Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran.
Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif.
"Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali," tegasnya.
Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan.
Ia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian.
Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.
Di akhir arahannya, Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.
"Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama," pungkasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.
"Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali," tegasnya.(***)